Jakarta, Maret.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan menghentikan pemberian bantuan militer tahunan sebesar 4 miliar dolar AS kepada Israel mulai tahun depan. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara telepon dengan program Fox & Friends pada hari pemilu paruh waktu AS.
Isi Pengumuman dan Kesepakatan dengan Israel
Trump menyatakan bahwa keputusan menghentikan dana tersebut dibuat setelah mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Trump, Netanyahu sendiri yang mengangkat masalah bantuan itu dalam pembicaraan beberapa bulan terakhir.
Presiden AS itu berargumen bahwa Israel saat ini merupakan negara yang makmur dan tidak lagi memerlukan bantuan sebesar itu. Ia menambahkan bahwa pembayaran tahunan itu menjadi isu politik yang dieksploitasi oleh kelompok kiri untuk mengritik pemerintahan Amerika Serikat.
Trump juga menyebut skema pembayaran itu sebagai bagian dari Nota Kesepahaman yang dicapai pada 2016, yang menempatkan total komitmen AS kepada militer Israel sebesar 38 miliar dolar AS selama sepuluh tahun. Ia mengatakan perjanjian tersebut dijadwalkan berakhir pada 2028 dan angsuran tahunan itu pada akhirnya akan digunakan sepenuhnya untuk pembelian senjata buatan AS.
Dimensi Politik dan Respons Publik
Dalam wawancara, Trump mengakui keputusan itu memuat dimensi politik domestik karena isu tersebut sering dijadikan “poin pembicaraan” oleh lawan politiknya. Ia menyinggung kritik dari beberapa kandidat oposisi yang menentang besaran bantuan militer AS kepada Israel.
Survei publik menunjukkan adanya pergeseran sikap warga Amerika terhadap bantuan ke Israel dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah survei oleh Chicago Council on Global Affairs menunjukkan 56 persen responden mengatakan bantuan militer AS ke Israel sebaiknya dikurangi atau dihentikan, naik dari 38 persen pada 2012.
Jajak Pendapat dan Perubahan Persepsi
Jajak pendapat lain oleh AP-NORC pada Juli memperlihatkan bahwa 40 persen warga AS menganggap negara mereka terlalu mendukung Israel, meningkat dari 37 persen pada awal 2024. Data dari Pew Research Center juga mencatat penurunan penilaian positif terhadap pemerintah Israel di kalangan publik Amerika dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan tersebut, pada 2026 sekitar 62 persen warga Amerika memandang pemerintah Israel secara negatif, dibandingkan 43 persen pada 2022, sementara persentase yang memandang positif turun menjadi 32 persen dari 47 persen sebelumnya. Perubahan persepsi ini menjadi salah satu konteks yang memungkinkan isu bantuan militer menjadi topik hangat dalam diskursus politik domestik.
Konteks Bantuan Militer Setelah Konflik 2023
Bantuan militer AS kepada Israel tidak hanya terkait dengan nota kesepahaman era sebelumnya, tetapi juga bertambah pasca-serangan Hamas pada Oktober 2023. Studi dan analisis memperlihatkan administrasi-presiden berikutnya mengalokasikan dukungan militer tambahan ke Yerusalem Barat setelah serangan tersebut.
Serangkaian aksi kekerasan sejak Oktober 2023 menyebabkan korban jiwa besar di kedua belah pihak dan memicu operasi militer yang luas di Gaza. Angka-angka korban dan tahanan yang dipublikasikan oleh berbagai laporan internasional menjadi salah satu faktor yang memperkuat perdebatan tentang peran serta dukungan militer asing.
Implikasi Kebijakan dan Masa Depan Hubungan AS–Israel
Keputusan menghentikan pembayaran tahunan sebesar 4 miliar dolar AS jika benar akan membawa implikasi kebijakan yang signifikan bagi hubungan pertahanan antara Washington dan Yerusalem Barat. Analis memperingatkan langkah itu dapat memengaruhi pola pengadaan persenjataan dan kerja sama militer bilateral.
Di sisi lain, Gedung Putih menyatakan Washington akan tetap mempertimbangkan kelanjutan bantuan jika ada kebutuhan yang nyata di pihak Israel. Pernyataan tersebut menunjukkan kemungkinan negosiasi ulang bentuk kerja sama keamanan yang mungkin lebih terfokus pada kebutuhan operasional tertentu.
Reaksi Politik Domestik dan Internasional
Pengumuman ini diperkirakan akan memicu perdebatan di dalam Kongres AS, di mana dukungan terhadap Israel selama bertahun-tahun menjadi isu lintas partai. Kelompok pro-Israel dan pembela kebijakan luar negeri tradisional kemungkinan besar akan menimbang langkah administrasi baru ini secara kritis.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional menilai keputusan semacam ini dapat memengaruhi posisi diplomatik AS di kawasan dan persepsi sekutu terhadap komitmen Amerika Serikat. Dampak jangka panjang akan bergantung pada bagaimana kebijakan baru diformulasikan dan implementasinya di lapangan.
