Jakarta, Maret.id — Kebijakan terbaru mengenai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan bobot penilaian yang sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.
Penerapan SPMB di Berbagai Daerah
Hingga saat ini, sekitar 78 pemerintah daerah (pemda) telah siap untuk melaksanakan SPMB dengan skema yang disesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD Dikdas PNFI) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto.
Gogot menekankan bahwa fleksibilitas dalam penentuan bobot penilaian harus tetap berpegang pada prinsip keadilan akses pendidikan. Undang-undang menegaskan bahwa siswa dari keluarga tidak mampu tidak seharusnya terhambat dalam melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi.
Tanggung Jawab Daerah dalam Akses Pendidikan
Dengan demikian, pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut Gogot, pihak daerah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan TKA sebagai bagian dari proses seleksi.
Dalam skema jalur prestasi, terdapat dua kategori utama, yaitu akademik dan non-akademik. Khusus untuk jalur akademik, penilaian dapat berasal dari nilai rapor siswa maupun hasil TKA. Dalam praktiknya, beberapa daerah menerapkan kombinasi penilaian yang berbeda, mulai dari pembagian bobot 50:50 antara nilai rapor dan TKA, hingga proporsi di mana TKA mendominasi hingga 80 persen.
Praktik Titip Kursi Menjadi Sorotan
Selain itu, pemerintah juga memberikan izin kepada daerah untuk menambahkan tes tambahan selama tidak melanggar prinsip keadilan yang telah ditetapkan. Namun, meskipun ada kebijakan yang fleksibel, isu praktik titip kursi dalam proses penerimaan siswa menjadi perhatian serius bagi masyarakat.
Pemerintah meminta kepada masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran dalam proses tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir ketidakadilan dalam akses pendidikan dan memastikan bahwa seleksi dilakukan secara fair dan transparan.
Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mengingat akses pendidikan yang adil adalah kunci bagi kemajuan bangsa.
