Jakarta, Maret.id — Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil mencegah keberangkatan tiga warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang untuk direkrut sebagai tentara bayaran ke Rusia. Upaya pencegahan itu berdasarkan hasil penyidikan atas laporan polisi nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI tanggal 25 September 2026, menurut keterangan kepolisian pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penangkalan dan Kronologi Singkat
Dittipid PPA-PPO mencatat tujuh WNI direkrut untuk dikirim ke Rusia, namun empat orang di antaranya telah diberangkatkan pada 9 dan 20 September 2026 dengan inisial AM, HW, AD, dan MI. Tiga lainnya berinisial HA, AF, dan AY berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia oleh aparat penegak hukum.
Kombes Yolanda Evalyn Sebayang, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, menjelaskan kronologi singkat perekrutan dan tindakan kepolisian dalam penanganan kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers yang turut memaparkan bukti-bukti awal dan langkah penyidikan lanjutan.
Modus Rekrutmen di Media Sosial
Menurut penyidikan, korban ditarik lewat promosi lowongan pekerjaan di platform media sosial seperti TikTok, Facebook—khusus grup informasi lowongan kerja luar negeri—dan Instagram. Tawaran yang dipromosikan menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 USD dan gaji sekitar 3.000 USD per bulan, termasuk klaim fasilitas keberangkatan gratis hingga tujuan Rusia.
Para calon korban hanya diminta menyerahkan foto paspor dan KTP tanpa melalui mekanisme pemeriksaan yang wajar seperti pelatihan, pemeriksaan kesehatan, atau kontrak kerja resmi di Indonesia. Yolanda menambahkan bahwa visa yang digunakan untuk keberangkatan adalah visa turis atau holiday, bukan visa kerja yang sesuai dengan tujuan pekerjaan di luar negeri.
Jaringan Perekrutan dan Peran Pelaku
Penyidikan sementara mengungkap dua tersangka berinisial IG dan AS yang berperan sebagai perekrut dan berhubungan dengan agen di Rusia. Keduanya diduga memperoleh keuntungan berupa komisi atas setiap kandidat yang berhasil diberangkatkan, termasuk transaksi yang diduga dilakukan melalui aset kripto.
Para korban juga sempat ditampung sementara di hotel transit dekat bandara dan diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi. Polri menyatakan bahwa pola perekrutan menunjukkan jaringan berjenjang, mulai dari perekrutan di media sosial hingga agen perantara dan pihak di luar negeri.
Ancaman Hukum dan Tindakan Kepolisian
Kedua tersangka telah dijerat dengan beberapa ketentuan hukum, antara lain Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penyidik sedang melengkapi berkas perkara untuk tahap penahanan dan penyerahan ke kejaksaan.
Pihak kepolisian menegaskan akan memperluas penyelidikan untuk menelusuri jaringan internasional yang diduga terlibat, termasuk aliran dana dan mekanisme pengiriman tenaga. Langkah koordinasi dengan instansi terkait seperti Ditjen Imigrasi dan kementerian/Lembaga yang menangani pekerja migran akan dipercepat untuk menutup celah operasional jaringan tersebut.
Peringatan bagi Publik
Kombes Yolanda meminta masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh janji bonus fantastis dan peluang kerja di luar negeri yang tidak disertai prosedur hukum serta perlindungan kontraktual. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan yang terkait dinas militer asing membawa risiko serius bagi keselamatan personal dan status hukum seseorang jika proses perekrutan tidak jelas.
Kepolisian juga mengimbau keluarga dan calon pekerja migran untuk memverifikasi informasi lowongan kerja lewat saluran resmi serta melaporkan setiap tawaran yang mencurigakan ke aparat keamanan atau layanan pengaduan pemerintah. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan berkelanjutan terhadap potensi pelanggaran perdagangan orang dan eksploitasi warga negara Indonesia.
