Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan posisi Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BOP) untuk mengusahakan pembebasan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh otoritas Israel dalam insiden penangkapan terhadap rombongan Global Sumud Flotilla.
Sembilan WNI tersebut tercatat sebagai bagian dari konvoi kemanusiaan yang disergap pada awal pekan ini, dan hingga kini nasib mereka masih menjadi fokus upaya diplomasi oleh pemerintah.
Tuntutan DPR
Puan Maharani mengecam keras penangkapan WNI dan mendesak agar segala langkah yang memungkinkan segera ditempuh demi pembebasan mereka.
Ia menekankan kepada pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat melalui saluran diplomatik dan mekanisme internasional yang dimiliki Indonesia.
Koordinasi Kementerian Luar Negeri
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan perwakilan RI di wilayah Timur Tengah serta negara-negara sahabat yang warga negaranya juga ikut dalam Global Sumud Flotilla.
Menurut Sugiono, komunikasi itu melibatkan upaya bersama dengan pihak Yordania dan Turki sebagai perantara, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel.
Hambatan Komunikasi
Sugiono mengaku informasi yang diperoleh sejauh ini masih terbatas karena kondisi komunikasi yang sulit dengan pihak yang menahan WNI.
Kendala akses dan keterbatasan informasi menjadi tantangan utama dalam memastikan keselamatan dan status hukum para warga negara tersebut.
Aksi Diplomatik dan Perantara
Pemerintah diminta memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan, termasuk BOP, organisasi internasional, dan negara-negara sahabat yang memiliki akses lebih dekat ke Israel.
Langkah perantaraan intensif dinilai krusial untuk membuka jalur negosiasi dan memastikan perlindungan konsuler bagi WNI yang ditahan.
Reaksi dari DPR menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kementerian terkait, parlemen, serta lembaga-lembaga internasional untuk menekan agar proses pembebasan berjalan cepat dan transparan.
Selain itu, DPR mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan yang dapat memberikan bantuan praktis dalam mengatasi situasi ini.
Sugiono menegaskan bahwa upaya koordinasi tidak hanya sebatas komunikasi bilateral tetapi juga melibatkan pendataan kondisi para WNI dan langkah-langkah konsuler yang diperlukan.
Pihak Kementerian Luar Negeri akan terus memperbarui informasi ke publik sesuai perkembangan, sembari memanfaatkan jaringan diplomatik regional.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah diharapkan segera merumuskan strategi konkret termasuk permintaan akses konsuler dan mediasi pihak ketiga untuk mempercepat pembebasan WNI.
Publik juga diimbau tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan kepada tim diplomatik yang sedang bekerja intensif.
Hingga saat ini, fokus utama tetap pada keselamatan sembilan WNI dan upaya pemulangan mereka ke tanah air secepat mungkin, sambil memastikan tindakan diplomatik yang ditempuh efektif dan sesuai hukum internasional.
Pemerintah berjanji akan terus mengintensifkan komunikasi dengan mitra regional dan internasional demi mencapai solusi yang cepat dan manusiawi.
