Presiden Prabowo Tekankan Perdamaian, Waspada Guncangan Ekonomi ASEAN

Jakarta, Maret.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas kawasan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan kemitraan strategis antara ASEAN dan Australia. Pernyataan itu disampaikan dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-6 ASEAN–Australia yang digelar di Manila, Filipina, pada Senin (16/11/2026).
Perdamaian sebagai Landasan Kemitraan
Presiden Prabowo mengatakan berbagai kemajuan yang telah dicapai kedua pihak hanya bisa dipertahankan jika ada perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di kawasan. Ia menekankan komitmen kolektif untuk mencegah serta menanggulangi krisis melalui langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan bersama.
Langkah Konkret untuk Penanganan Krisis
Menurut Prabowo, peningkatan kemampuan berbagi informasi dan komunikasi dalam situasi krisis menjadi prioritas utama. Kepala Negara juga mendorong penguatan mekanisme membangun kepercayaan yang dipimpin ASEAN agar respons terhadap konflik dan bencana lebih terkoordinasi.
Keamanan Maritim dan Hukum Internasional
Presiden menyoroti pentingnya menjaga keamanan jalur laut karena gangguan terhadap pelayaran vital berpotensi mengancam perdagangan dan kesejahteraan regional. Ia menegaskan bahwa kebebasan navigasi harus dijaga dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
Ancaman terhadap keamanan maritim disebutnya bukan hanya soal militer, tetapi juga berkaitan dengan tindakan kriminal yang mengganggu rantai pasok dan perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia mendorong peningkatan kerjasama patroli, pertukaran informasi, serta standar keselamatan bersama di laut.
Penanganan Kejahatan Transnasional
Selain isu maritim, Prabowo mengingatkan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi fokus dalam kerja sama ASEAN–Australia. Ia menyebutkan ancaman lintas negara seperti perdagangan narkotika, perdagangan manusia, terorisme, dan penipuan daring sebagai masalah yang membutuhkan koordinasi antarpemerintah yang lebih erat.
Koordinasi penegakan hukum, perbaikan regulasi, serta upaya preventif melalui pendidikan dan teknologi dianggap penting untuk menekan kejahatan transnasional. Pendekatan terpadu antara negara-negara anggota diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan dan perlindungan warga.
Transformasi Ekonomi dan Industri Masa Depan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa perdamaian dan kemakmuran saling berkaitan dalam membangun kemitraan strategis ASEAN–Australia. Setelah berhasil memperluas hubungan perdagangan, langkah selanjutnya menurutnya adalah membangun industri masa depan yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru.
Ia menyinggung potensi sinergi antara Strategi Ekonomi Australia untuk Asia Tenggara dengan ambisi ekonomi digital ASEAN sebagai dorongan penting bagi perdagangan digital. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat perdagangan berbasis teknologi dan membuka peluang usaha baru bagi pelaku bisnis di kawasan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pembangunan industri tidak cukup hanya mengandalkan investasi, tetapi juga memerlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Presiden mendorong perluasan kesempatan bagi pelajar, profesional muda, dan wirausahawan untuk belajar, bekerja, dan berkolaborasi lintas negara.
Ia juga mengusulkan kemudahan akses terhadap program pertukaran dan mobilitas yang lebih luas agar manfaat kemitraan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi membawa dampak sosial positif dan inklusif.
Presiden menutup intervensinya dengan menegaskan bahwa lima tahun perjalanan kemitraan strategis komprehensif ASEAN–Australia harus dijadikan momentum memperkuat kerja sama yang berorientasi pada masa depan. Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan serta pilihan bersama dalam menentukan arah kemitraan di tengah dinamika kawasan dan global.
Pesan utama dari pidato tersebut merangkum tiga pilar kemitraan ASEAN–Australia, yaitu perdamaian yang harus dijaga, kemakmuran yang harus diwujudkan, dan penentuan masa depan kawasan secara bersama. Pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya kolaboratif tersebut demi stabilitas dan kesejahteraan kawasan.





