Polisi dan Jaksa Agung Geledah Kantor Netanyahu, Tuduhan Palsu Jual

Jakarta, Maret.id — Kepolisian dan kejaksaan Israel dilaporkan sedang menyelidiki apakah kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlibat dalam penyebaran tuduhan palsu mengenai pembelian suara yang diduga memengaruhi hasil pemilihan parlemen bulan lalu. Penyidikan ini muncul setelah penangkapan tiga aktivis dari partai Ra’am yang kemudian dibebaskan tanpa dakwaan, sehingga menimbulkan pertanyaan soal motif di balik laporan awal tersebut.
Penyelidikan atas tuduhan pembelian suara
Pusat penyelidikan mengacu pada kemungkinan adanya rekayasa informasi yang memicu penangkapan dan memengaruhi opini publik menjelang penghitungan suara. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara disebut terlibat dalam koordinasi pemeriksaan bersama Divisi Investigasi dan Intelijen Kepolisian untuk menentukan apakah kasus ini merupakan upaya untuk mendiskreditkan pemilih Arab.
Kontak antara kantor Perdana Menteri dan kepolisian
Menurut laporan media Israel, kepala staf Netanyahu, Ido Norden, menghubungi Komisaris Polisi Daniel Levy pada malam sebelum pemungutan suara untuk melaporkan dugaan pembelian suara oleh aktivis Ra’am di selatan negara itu. Disebutkan pula bahwa Norden diduga mengarahkan polisi kepada sumber intelijen yang kemudian dihubungi sebelum penangkapan, dan sumber itu dikatakan merupakan mantan pegawai Kantor Perdana Menteri.
Penangkapan dan temuan barang bukti
Beberapa jam setelah laporan itu, belasan petugas kepolisian menggerebek rumah tiga aktivis Badui tanpa surat perintah penggeledahan, dan mengumumkan keberadaan amplop berisi puluhan ribu shekel. Satu dari tersangka, Dr. Saef Abu Reash dari Rahat, dilaporkan tidak ditemukan bukti di rumahnya namun ditahan selama enam hari sebelum pengadilan membebaskannya tanpa syarat sambil mengkritik proses penyelidikan.
Pembebasan dan pernyataan tersangka
Dua tersangka lainnya juga dibebaskan tanpa dakwaan maupun pembatasan, dan keduanya membantah tuduhan berupaya membeli suara pemilih. Kedua aktivis itu menyatakan bahwa uang yang disita dimaksudkan untuk kegiatan amal, dan bukan untuk memengaruhi pemilih.
Bantahan dari kantor Perdana Menteri
Kantor Netanyahu membantah adanya keterlibatan yang disengaja dalam penyebaran laporan tersebut dan menyebut tuduhan itu sebagai “laporan palsu yang dibalut dramatisasi”. Pernyataan resmi mengatakan Norden hanya menyampaikan informasi terkait dugaan aktivitas kriminal kepada polisi dan menolak klaim bahwa ia menghubungi pejabat intelijen atau penyelidik.
Klaim politik dan respons oposisi
Partai Likud dan Netanyahu berkali-kali menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bukti kecurangan pemilu, dengan tuduhan yang diarahkan pada partai-partai Arab. Sebaliknya, calon pemimpin oposisi dan tokoh politik lain menuduh Netanyahu memanfaatkan isu ini untuk menciptakan ketegangan etnis yang menguntungkan politis.
Konteks hasil pemilu dan implikasinya
Kontroversi ini terjadi setelah pemilihan umum di mana partisipasi pemilih Arab dilaporkan hampir mencapai 80 persen dan membantu partai-partai Arab meraih 19 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 kursi. Hasil itu membuat blok pendukung Netanyahu mengantongi 53 kursi, sementara blok oposisi yang dipimpin mantan Kepala Staf IDF Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi sehingga tidak ada satu pun blok yang memiliki mayoritas mutlak.
Retorika politik dan kekhawatiran stabilitas
Dalam pidato di parlemen pada 10 November, Netanyahu menuduh beberapa anggota parlemen Arab berupaya “menghancurkan negara Yahudi” dan memperingatkan terhadap pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan mereka. Tanggapan oposisi menyebut pernyataan itu memicu kampanye kekerasan dan rasisme terhadap warga Arab yang berpotensi memperdalam polarisasi politik.
Langkah ke depan dan potensi konsekuensi hukum
Penyelidikan yang dipimpin Jaksa Agung Gali Baharav-Miara dan Divisi Investigasi dan Intelijen Kepolisian bertujuan mengungkap apakah informasi itu sengaja ditanam untuk memicu penangkapan dan menantang legitimasi hasil pemilu. Hasil pemeriksaan diperkirakan akan berpengaruh pada proses pembentukan koalisi dan bisa membuka kemungkinan tindakan hukum jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat negara.
Penyelidikan masih berlangsung dan para pihak terkait menunggu hasil resmi dari otoritas hukum Israel, sementara tensi politik di dalam negeri terus memengaruhi perbincangan publik seputar integritas pemilu dan perlindungan hak-hak pemilih.





