Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya peran aktif anggota parlemen perempuan dalam merancang kebijakan, mengawasi anggaran, serta melaksanakan diplomasi parlemen. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum diskusi yang bertajuk “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan” yang diadakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Puan menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus menghasilkan dampak nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. “Semuanya harus mengikutsertakan perspektif perempuan dan memberi keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang seringkali terpinggirkan,” tegasnya. Forum ini dihadiri oleh anggota DPR perempuan, organisasi perempuan, LSM, serta perwakilan internasional yang mendiskusikan peran perempuan dalam politik.
Menurut Puan, saat ini terdapat 130 anggota DPR perempuan di antara 580 anggota DPR RI, yang berarti sekitar 22,4 persen dari total kursi. “Angka ini menunjukkan kemajuan dibandingkan periode sebelumnya dan layak kita syukuri,” ujarnya. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih di bawah ambang batas keterwakilan ideal perempuan sebesar 30 persen yang ditetapkan oleh standar internasional.
Tantangan dan Peluang
Puan juga menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar tidak lagi terletak pada kemampuan perempuan untuk berada di parlemen, melainkan pada kemampuan mereka mempengaruhi kebijakan negara. “Inilah yang saya sebut sebagai jarak antara representasi dan transformasi,” ucapnya. Ia menekankan bahwa kehadiran perempuan tidak hanya cukup di ruang pengambilan keputusan, tetapi juga harus terlibat dalam perancangan kebijakan.
“Keterlibatan aktif perempuan dalam membangun agenda legislasi dan memperjuangkan kebijakan inklusif sangat penting,” katanya. Ia mengajak semua anggota parlemen perempuan untuk merancang norma, agenda, dan bahasa kebijakan yang dihasilkan dari proses tersebut. Dengan jumlah perempuan yang terus meningkat di DPR, ini seharusnya menjadi kekuatan strategis untuk mendorong kebijakan yang lebih pro-rakyat.
Kolaborasi dan Isu Global
Dalam kesempatan itu, Puan juga memberikan apresiasinya kepada KPPRI, yang menurutnya berperan penting sebagai jembatan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. “Transformasi kebijakan tidak bisa dilakukan oleh parlemen saja; dibutuhkan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.
Puan menyoroti perlunya keterlibatan perempuan dalam isu-isu global, seperti krisis iklim, keamanan manusia, dan geopolitik internasional. Ia menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam konteks global bukanlah sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.
Menutup sambutannya, Puan mengajak seluruh anggota parlemen perempuan untuk membangun komitmen yang melampaui sekadar slogan dan simbol representasi. “Kita harus dapat menghadirkan perubahan nyata melalui kebijakan yang terukur dan berdampak,” tutupnya. “Ketika perempuan turut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh.
