Jakarta, Maret.id — Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) secara resmi melayangkan protes kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait perlakuan yang dianggap diskriminatif dalam proses pengajuan keanggotaan sebagai cabang olahraga prestasi. Protes ini disampaikan setelah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI.
Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung, mengungkapkan bahwa organisasinya merasa tidak mendapat kesempatan yang adil dalam forum tersebut. Andi menegaskan bahwa mereka berencana untuk mengambil langkah hukum jika diperlukan, guna menilai keabsahan tindakan yang diambil oleh KONI Pusat. “Kami akan rapat dulu dengan pimpinan. Yang jelas, langkah yang akan kami lakukan adalah langkah hukum untuk menilai apakah tindakan KONI Pusat ini benar atau tidak. Kami akan serahkan ke pengadilan,” ujarnya pada konferensi pers di Sekretariat PB PORDI, Jakarta, pada hari Kamis (21/5/2026).
Polemik dalam Proses Pengajuan Keanggotaan
Masalah ini dimulai ketika PB PORDI merasa bahwa mereka tidak diberikan ruang yang fair dalam forum Rakernas KONI, meskipun diklaim sudah memenuhi hampir seluruh persyaratan administrasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI. Andi menyebutkan bahwa terdapat satu syarat yang belum dapat dipenuhi, yaitu keberadaan federasi internasional domino yang belum jelas hingga saat ini.
Berkendara pada isu ini, PB PORDI tetap berusaha membangun legitimasi internasional dengan menyelenggarakan turnamen domino yang diikuti oleh delapan negara. “Seluruh persyaratan yang dicantumkan di AD/ART KONI telah kami penuhi kecuali satu, yakni International Federation Domino Association yang belum kami penuhi karena wujud federasi ini kami tidak ketahui,” jelasnya.
Pertanyaan Mengenai Keputusan KONI
PB PORDI juga mengungkapkan keprihatinan atas keputusan KONI yang lebih memberikan ruang kepada organisasi lain, yaitu ORADO. Menurut Andi Jamaro Dulung, ORADO dinilai belum memenuhi syarat minimal untuk penyelenggaraan event nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tapi KONI tampaknya mengabaikan. Bahkan ORADO yang kegiatan nasionalnya baru satu kali, padahal syaratnya minimal dua kali dan diikuti 10 provinsi, malah itu yang diterima oleh KONI,” tambahnya.
Andi merasa keputusan tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap PB PORDI, yang telah menjalani proses administratif selama bertahun-tahun. “Saya kira dengan demikian kelihatan betul bahwa ada diskriminasi yang dilakukan oleh KONI,” tegasnya.
Dampak Potensial bagi Iklim Olahraga Nasional
Andi Jamaro Dulung mengkhawatirkan bahwa adanya diskriminasi ini berpotensi merusak iklim olahraga di Indonesia jika tidak ditangani secara objektif dan transparan. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam organisasi olahraga untuk menjamin kemajuan dan perkembangan olahraga di tanah air.
PB PORDI berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan mereka demi mendapatkan hak yang dianggap seharusnya diterima. Situasi ini akan terus menjadi sorotan, baik dari media maupun penggiat olahraga di Indonesia.
