Jakarta, Maret.id — Dalam pernyataan terbaru, Setyo menegaskan bahwa komentar Presiden Prabowo Subianto mengenai perbaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak berkaitan dengan proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan oleh Setyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Anyer, Banten, pada hari Kamis, 21 Mei 2026.
Berkaitan dengan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Setyo menjelaskan bahwa presiden menyampaikan peringatannya khususnya kepada Menteri Keuangan. “Saya kira itu ranah yang berbeda ya. Itu kan ditujukan kepada menteri keuangan,” ucap Setyo.
Meski demikian, ia menekankan bahwa KPK menghargai dedikasi Presiden Prabowo terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Prinsipnya kita semuanya saya yakin sepakat bahwa komitmen Bapak Presiden terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi, sangat luar biasa,” tambahnya.
Konfirmasi kepada Menteri Keuangan
Setyo menyarankan agar setiap tindak lanjut dari pernyataan Presiden Prabowo dapat dikonfirmasi langsung kepada Menteri Keuangan. “Nanti silakan saja dikonfirmasi sama Menteri Keuangan soal hal itu,” tegas Setyo. Ia berharap agar para jurnalis dapat mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pejabat terkait mengenai isu ini.
Sebelumnya, dalam pidato yang disampaikan di Sidang Paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki,” ucap Prabowo dengan nada serius.
Pernyataan Tegas dari Presiden
Prabowo bahkan menekankan pentingnya tindakan tegas dari Menteri Keuangan jika pimpinan Bea dan Cukai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. “Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat,” tegasnya.
Pernyataan presiden ini menunjukkan keseriusannya dalam mendorong perbaikan di institusi yang dianggap strategis dalam pengawasan dan pengumpulan pendapatan negara. Harapan akan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan bea dan cukai menjadi sorotan utama dari pidato presiden.
Dengan semangat anti-korupsi yang terus digaungkan, diharapkan kepemimpinan Prabowo dapat membawa perubahan positif dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hal pengawasan dan pengelolaan sumber daya keuangan negara. Proses ini diharapkan dapat melibatkan semua pihak untuk bersinergi demi menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Ketua KPK Respons Ultimatum Prabowo ke Purbaya Soal Ganti Dirjen Bea Cukai
Dalam beberapa hari terakhir, jagat politik Indonesia kembali diwarnai oleh pernyataan tegas dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait posisi Dirjen Bea Cukai. Ultimatum yang disampaikan Prabowo kepada Purbaya Yudhi Sadewa, Dirjen Bea Cukai, menjadi sorotan publik, karena berkaitan langsung dengan integritas dan transparansi di dunia kepabeanan, serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan barang masuk dan keluar negara, posisi Dirjen Bea Cukai memegang tanggung jawab besar dalam pencegahan praktik korupsi. Melihat situasi ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga angkat bicara. Ia menyatakan bahwa KPK akan terus memantau dan mendukung langkah-langkah yang diambil dalam menjaga integritas lembaga pemerintah, termasuk di dalamnya Bea Cukai.
Respons KPK Terhadap Isu Pergantian Jabatan
Ketua KPK mengungkapkan bahwa lembaganya selalu mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan. “Kami menyambut baik setiap langkah yang diambil untuk memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh individu yang memiliki integritas dan keahlian yang memadai. Kami percaya bahwa perubahan, jika dilakukan dengan benar, bisa membawa dampak positif bagi penegakan hukum dan pencegahan korupsi,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Dalam konteks ini, ultimatum Prabowo kepada Purbaya bisa dilihat sebagai suatu langkah untuk memastikan bahwa mereka yang menduduki posisi penting memiliki komitmen untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan pelayanan publik.
Pentingnya Integritas dalam Bea Cukai
Dirjen Bea Cukai bukanlah jabatan yang bisa dianggap remeh, mengingat sektor ini sangat rentan terhadap praktik korupsi. Strategi serta kebijakan yang diambil oleh pemimpin di sektor ini dapat mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian Keuangan dan instansi terkait untuk menempatkan orang-orang yang kompeten serta memiliki rekam jejak yang baik untuk menjabat dalam posisi tersebut.
Prabowo, dalam ultimatumnya, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Purbaya dan timnya. Ia meminta agar segera diambil tindakan untuk mengganti jabatan Dirjen Bea Cukai jika dirasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik. “Kami butuh pemimpin yang mampu bersikap tegas dalam mencegah dan_memberantas korupsi. Jika ada yang tidak tepat, maka harus ada langkah konkret,” tegas Prabowo.
Harapan untuk Masa Depan
Ke depan, harapan masyarakat agar KPK serta kementerian terkait dapat bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sangatlah besar. Pergantian jabatan, apabila dilakukan dengan proses yang transparan dan berbasis pada evaluasi yang objektif, bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi ini.
Ketua KPK menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa komitmen untuk pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak. “Kami harap semua kementerian dan lembaga, termasuk Bea Cukai, dapat bekerja sama dengan KPK dalam upaya mendorong integritas dan akuntabilitas yang lebih baik,” tutupnya.
Dengan demikian, momentum ini bukan hanya sekadar isu pergantian jabatan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi semua pihak untuk bekerja lebih baik demi Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas.
