Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2027 dianggap cukup realistis. Menurutnya, target ini mampu memotivasi pemerintah untuk bekerja lebih optimal dan terarah dalam mencapai tujuan ekonomi nasional.
Proyeksi Pertumbuhan dan Konsistensi Kementerian
Amin menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,8 hingga 6,5 persen, yang sangat bergantung pada konsistensi kinerja dari kementerian. Ia menekankan pentingnya agar seluruh menteri menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dengan serius, sebagai langkah mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.
Dalam dialog Pro3 RRI, pada Kamis, 21 Mei 2026, Amin mengemukakan bahwa pidato Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan pendapatan negara terhadap produk domestik bruto. “Ini merupakan hal yang sangat ambisius dan luar biasa,” ungkap Amin.
Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Amin juga menyoroti bahwa angka makro ekonomi lainnya relatif tidak banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Ia mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama perlu dijaga dengan baik, agar mendekati target pertumbuhan delapan persen pada tahun 2029.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Amin berharap bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pembenahan Praktik Ekonomi dan Stabilitas Rupiah
Menyinggung tentang praktik under-invoicing ekspor, Amin menyatakan dukungannya untuk melakukan pembenahan guna mencegah kebocoran penerimaan negara. Ia mencatat bahwa praktik ilegal tersebut sangat merugikan fiskal nasional dalam jumlah yang signifikan.
Lebih lanjut, Amin juga meminta stabilisasi nilai tukar rupiah melalui kebijakan ekonomi yang kredibel dan terukur. Ia mencatat bahwa pelemahan kurs sangat terkait dengan tingkat kepercayaan pasar saat ini. Praktik under-invoicing, yang dilakukan dengan melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya, kembali menjadi sorotan karena dapat menyebabkan kebocoran pada penerimaan negara.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menyoroti dugaan kebocoran ekspor melalui praktik yang tidak sesuai ini. Tindakan tegas diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat luas.
