MENTERI PU TERPUKUL! KASUS PEMALSUAAN TANDA TANGAN OLEH ANAK BUAHNYA: ITU FAKTA!
Jakarta, Maret.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui adanya praktik kecurangan yang terjadi dalam lembaganya. Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (22/05/2026), ia mengungkapkan bahwa ada pejabat di kementeriannya yang berani memalsukan tandatangannya dalam dokumen resmi.
Pengakuan Mengejutkan Dody Hanggodo
Dody memberi pernyataan bahwa dokumen tersebut telah dipalsukan, meskipun konten dokumen itu sendiri bukanlah palsu. “Tandatangan saya dipalsukan, nomor dokumennya berbeda dengan yang aslinya,” ujarnya. Ia merasa sangat sedih dan terpukul melihat ada oknum di kementerian yang seharusnya mengelola dana triliunan rupiah setiap tahun terlibat dalam tindakan yang sangat mencoreng nama baik lembaga.
Dody menekankan bahwa jika tandatangannya saja bisa dipalsukan, hal ini membuka kemungkinan bahwa tanda tangan pejabat lainnya, seperti Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal, juga dapat disalahgunakan. Ia menggambarkan situasi ini sebagai hal yang sangat mencemaskan.
Langkah Hukum yang Diambil
Menanggapi kasus pemalsuan kerja, Dody menegaskan bahwa tindakan hukum telah diambil. Ia menyampaikan bahwa laporan mengenai tindakan kriminal tersebut sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum. “Kami sudah melaporkan, dan kasus ini sudah diproses secara hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Dwi Purwantoro, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi. Dwi yang menjabat sebagai Dirjen SDA dari Juli 2025 hingga Januari 2026 diduga telah menerima uang lebih dari Rp 2 miliar serta dua unit mobil mewah terkait sejumlah proyek di Kementerian PU.
Praktik Memprihatinkan di Kementerian PU
Dody menekankan bahwa isu pemalsuan dokumen dan praktik korupsi lainnya merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. “Hal ini menjadi indikasi bahwa masih ada pihak-pihak di dalam kementerian yang melakukan praktik tidak etis. Ini adalah fakta yang menyedihkan,” pungkasnya.
Menteri PU Dody Hanggodo berharap agar tindakan tegas dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki integritas dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pekerjaan Umum. Dan dengan adanya proses hukum yang berjalan, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum-oknum lain yang berpotensi melakukan tindak kecurangan. Ketidakpastian yang muncul akibat tindakan tersebut diharapkan dapat diminimalisir dengan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
