Jakarta, Maret.id — Haris Pertama, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), secara resmi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menginvestigasi Kapolres Tanjungbalai beserta Kasat Reskrim terkait dugaan praktik tangkap lepas terhadap 35 orang yang ditangkap dalam operasi penggerebekan sindikat penipuan daring pada 12 Mei lalu.
Haris menilai tindakan kepolisian setempat terlihat tidak transparan dan menyimpan banyak tanda tanya. Dari 35 orang yang diamankan, mayoritas justru dikembalikan ke masyarakat tanpa kejelasan mengenai status hukum mereka, meskipun bukti keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan telah ditemukan.
Desakan untuk Penegakan Hukum
“Kami mencium adanya ketidakberesan dalam kasus ini. Mengapa puluhan pelaku yang tertangkap basah dapat dilepaskan begitu saja? Ini mencederai rasa keadilan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian,” tegas Haris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kinerja Kapolres dan Kasat Reskrim yang enggan mempertanggungjawabkan keputusan mereka.
Haris juga menyoroti dua nama yang diidentifikasi sebagai otak dari jaringan kriminal tersebut, yaitu Sa Osha dan Eka. Ia mendesak Kapolri untuk segera menangkap kedua individu ini, yang diketahui masih beroperasi bebas meskipun telah menjadi buronan. “Jangan hanya mengejar pelaku lapangan. Kami meminta agar Sa Osha dan Eka ditangkap serta diproses secara hukum yang berat, sebab mereka adalah dalang di balik semua kejahatan ini,” jelasnya.
Nasib Usman yang Dipertanyakan
Selain itu, Haris juga mengangkat isu Usman, sosok yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan lokasi operasi sindikat dan juga telah dilepaskan. Ia meminta agar Usman ditahan kembali dan diperiksa dengan lebih mendalam, serta seluruh aset yang diduga merupakan hasil dari kejahatan penipuan daring disita sepenuhnya oleh negara.
“Segera tahan kembali Usman. Sita semua aset yang didapat dari kejahatan ini, seperti rumah, kendaraan, dan uang. Jangan ada yang dapat menyelamatkan aset-aset tersebut. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas, tanpa pandang bulu,” tegas Haris.
Keseriusan KNPI dalam Mengawal Kasus
Pernyataan tersebut diungkapkan Haris sebagai bentuk keprihatinan dan komitmennya untuk mengawasi kebijakan agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. “Kejahatan penipuan daring ini telah menjerat banyak korban di berbagai daerah, sehingga penindakan yang tegas sangat diperlukan untuk memulihkan rasa aman masyarakat,” ujar Haris.
Ia juga menekankan bahwa KNPI siap mendukung kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. “Kami tidak akan diam jika terjadi upaya pemutihan kasus atau perlindungan terhadap pelaku, terutama bagi para bos besarnya. Kami percaya Kapolri dan Propam akan bertindak tegas dan tetap profesional demi nama baik institusi,” tutupnya.
Haris berharap agar kasus ini bisa terus berlanjut dan ditindaklanjuti sampai akar-akar kejahatan penipuan daring ini dapat terungkap sepenuhnya.
Ketum KNPI Desak Kapolri Periksa Kapolres dan Kasat Reskrim Tanjungbalai: Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas di Penegakan Hukum
Di tengah dinamika hukum dan keamanan yang terus berkembang di Indonesia, perhatian publik kembali tertuju kepada isu penegakan hukum di tingkat daerah. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang merupakan salah satu organisasi kepemudaan terkemuka di Indonesia, telah mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta Kapolri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Tanjungbalai. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum yang terjadi di wilayah tersebut.
Latar Belakang
Tanjungbalai, sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, selama beberapa waktu terakhir menghadapi sejumlah masalah terkait penegakan hukum. Masyarakat setempat melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, terutama dalam menangani kasus-kasus kriminal yang seharusnya mendapatkan perhatian serius. Beberapa laporan media dan keluhan dari warga menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sikap dan tindakan anggota kepolisian setempat, yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel.
Tuntutan KNPI
Desakan Ketua Umum KNPI kepada Kapolri untuk memeriksa Kapolres dan Kasat Reskrim Tanjungbalai tidak hanya sekadar seruan biasa. Tindakan ini mencerminkan keprihatinan yang mendalam dari masyarakat serta harapan akan perbaikan dalam integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. KNPI, sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi pemuda, merasa perlu untuk berperan aktif dalam menjaga keadilan dan kebenaran. Mereka menyadari bahwa indikasi penyimpangan di tubuh kepolisian bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Ketika aparat kepolisian tidak bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan rasa aman. Oleh karena itu, permintaan KNPI agar pemeriksaan dilakukan bukan hanya untuk menyelesaikan kasus di Tanjungbalai, tetapi juga untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum tidak akan ditoleransi.
Respons Kapolda dan Langkah Selanjutnya
Menanggapi desakan tersebut, Kapolda Sumatera Utara diharapkan untuk segera merespon dengan langkah-langkah nyata. Hal ini bisa mencakup evaluasi kinerja Kapolres dan Kasat Reskrim, penyelidikan terhadap laporan yang ada, serta penegakan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Proses ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan di tanah air.
Kesimpulan
Desakan Ketua Umum KNPI untuk memeriksa Kapolres dan Kasat Reskrim Tanjungbalai merupakan langkah yang penting dalam upaya menjaga integritas institusi penegakan hukum di Indonesia. Dalam setiap sistem hukum, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga negara. Diharapkan, tindakan ini bukan hanya menjadi panggilan untuk Tanjungbalai, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip keadilan.
