Jakarta, Maret.id — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan bertransformasi dari perusahaan swasta menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada minggu depan.
Transformasi ini diumumkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, dalam pernyataannya kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2026. Dia menegaskan, “Statusnya BUMN. Minggu depan (jadi BUMN).”
Status Baru DSI Sebagai BUMN
Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan operasional kantor untuk DSI yang nanti akan berkantor di Wisma Danantara Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. “Di Danantara, ada sudah disiapkan kantornya di Danantara,” ungkapnya singkat.
Badan ini akan mulai menjalankan fungsi dan tugasnya pada tanggal 1 Juni 2026, yang berfokus pada pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menuturkan, “Ya implementasi kan ada tahapannya, tapi mulai berlaku 1 Juni. Fully-nya nanti kita evaluasi 3 bulan.”
Mekanisme Pemantauan Terintegrasi
Untuk memastikan kelancaran proses ekspor, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pemantauan yang terintegrasi. Ini akan melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Danantara, dan berbagai sistem yang akan memungkinkan pemantauan berjalan secara otomatis.
“Nanti tentu bisa melalui Bea Cukai dan akan diketahui melalui Danantara, serta melalui sistem. Jadi, sehingga akan otomatis termonitor,” ujar Menteri Airlangga. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pemantauan dan pengendalian ekspor komoditas nasional yang menjadi tanggung jawab DSI.
Harapan terhadap Perubahan Status DSI
Dengan perubahan status menjadi BUMN, diharapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia mampu melakukan pengelolaan yang lebih efektif terhadap hasil ekspor Indonesia. Peran DSI sebagai lembaga khusus untuk mengelola sumber daya alam menjadi sangat krusial di tengah dinamika pasar global.
Transformasi ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dengan langkah ini, pemerintah optimis bahwa DSI dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ekonomi nasional serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Tanah Air.
Ke depannya, pemantauan yang lebih ketat dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekspor, serta membantu mempercepat proses pengembangan sektor ekonomi yang strategis bagi negara.
