Jakarta, Maret.id — Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) telah resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Tio Aliansyah ke Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Pelaporan ini dilakukan pada hari Rabu, 20 Mei 2026, di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
Pelanggaran Kode Etik
Perwakilan AMPD, Hazero, mengungkapkan bahwa nama Tio Aliansyah muncul dalam kasus perjalanan bersama Parsadaan Harahap, Anggota KPU RI, ke Cianjur. Mereka menggunakan helikopter yang diduga disewa oleh penyedia private jet yang sedang diperiksa oleh DKPP.
“Pada tanggal 25 Januari 2024, Tio berangkat ke Cianjur menggunakan helikopter yang juga tengah dibahas oleh pihak lain di DKPP,” ihwal Hazero dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta pada 22 Mei 2026.
Hazero menegaskan bahwa sebagai penegak kode etik, Tio seharusnya dapat menjaga integritas kelembagaan KPU. “Helikopter yang mereka naiki adalah fasilitas KPU yang disewa melalui vendor yang sama dengan private jet yang bermasalah,” ujarnya menambahkan. AMPD mendesak Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, untuk memecat Tio demi menjaga kredibilitas lembaga.
Krisis Keteladanan di Internal DKPP
Lebih lanjut, Hazero menyesalkan bahwa Tio, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Lampung, menggunakan helikopter untuk menghadiri acara pelantikan ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “DKPP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga kehormatan penyelenggara pemilu justru menunjukkan adanya krisis keteladanan,” terangnya.
AMPD menekankan bahwa langkah tegas dan transparan diperlukan untuk menindaklanjuti laporan ini. Mereka menginginkan DKPP RI segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan objektif terhadap Tio. “Jika terbukti melakukan pelanggaran, sanksi tegas berupa pemecatan harus dijatuhkan,” tegas Hazero.
Permintaan Bukti dan Tindakan Lanjutan
AMPD juga membawa bukti berupa foto yang menunjukkan Tio bersama Parsadaan dalam perjalanan ke Cianjur. Mereka juga berencana untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Komisi II DPR RI. “Proses penegakan etik harus memastikan prinsip keadilan dan kesetaraan,” tutup Hazero.
Dengan situasi ini, AMPD berharap DKPP dapat mengambil langkah yang sesuai dan memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik tidak dibiarkan tanpa sanksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu di Indonesia serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses demokrasi.
Tio Aliansyah Diadukan ke DKPP Gegara Ikut Helikopter Bareng Anggota KPU
Dalam berita terkini yang menghebohkan politik Indonesia, nama Tio Aliansyah, seorang kader partai, muncul di permukaan setelah ia dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Aduan ini mencuat terkait partisipasinya dalam perjalanan menggunakan helikopter bersama beberapa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pelaksanaan pemilu. Kasus ini mengundang perhatian luas dari masyarakat dan kalangan politik, memperdebatkan etika dan integritas penyelenggara pemilu.
Latar Belakang
Tio Aliansyah, yang merupakan figur politik terkemuka di partainya, dilaporkan karena dianggap telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Kegiatan terbang dengan helikopter bersama anggota KPU, yang seharusnya bersikap netral dan independen, dinilai dapat memicu konflik kepentingan. Hal ini tentunya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu yang seharusnya menjaga netralitas dalam proses demokrasi.
Isi Aduan
Aduan yang diajukan kepada DKPP menyatakan bahwa keberadaan Tio dalam satu pesawat dengan anggota KPU menciptakan kesan bahwa ada hubungan dekat antara partai politik dan penyelenggara pemilu. Para pemohon berharap DKPP bisa melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi yang tepat jika terbukti ada pelanggaran. Aduan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam interaksi antara pejabat publik dengan instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.
Reaksi Publik
Kasus ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang mendukung aduan tersebut, berargumen bahwa integritas KPU harus dijaga untuk memastikan pemilu yang bersih dan akuntabel. Di sisi lain, ada juga beberapa pihak yang berpendapat bahwa Tio seharusnya tidak dihakimi sebelum proses investigasi selesai, dan bahwa interaksi sosial antar pejabat adalah hal yang wajar dalam konteks politik.
Peran KPU
Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menanggapi isu ini dengan serius. Mereka perlu melakukan klarifikasi mengenai pengaturan perjalanan dinas serta menjelaskan bagaimana mereka menjaga independensi dan mencegah benturan kepentingan. Selain itu, KPU diharapkan dapat menetapkan protokol yang lebih jelas dalam berinteraksi dengan partai politik untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
Kesimpulan
Aduan terhadap Tio Aliansyah ke DKPP menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa proses pemilu harus dijalankan secara adil dan transparan. Keterlibatan penyelenggara pemilu dengan pihak-pihak politik harus dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak kepercayaan publik. Waktu yang akan datang akan menentukan langkah dan keputusan DKPP, namun yang jelas, kasus ini telah menyoroti pentingnya etika dalam dunia politik di Indonesia. Publik menunggu dengan cermat perkembangan selanjutnya, berharap agar pemilu yang datang dapat dilaksanakan dengan jujur dan berkualitas.
