Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada pengaturan ekspor komoditas strategis, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap sektor perikanan. Dalam unggahan di akun media sosialnya pada Minggu, 24 Mei 2026, Susi menyoroti bahwa sektor perikanan memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah.
Perikanan dan Tindakan Regulatoris
Susi menegaskan pentingnya bagi Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menanggulangi praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) yang masih merajalela. Menurutnya, praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi sumber daya laut Indonesia, tetapi juga membawa dampak negatif yang lebih luas.
Ia mengungkapkan bahwa kapal-kapal yang terlibat dalam IUUF menjadi ancaman karena bukan hanya mencuri hasil laut, tetapi juga terlibat dalam berbagai kejahatan lintas negara. Susi menyatakan, “Kapal-kapal IUUF selain mencuri sumber daya laut juga jadi pengantar, pembawa, pelaku, dan pelindung kejahatan lainnya. Narkoba, human trafficking, perdagangan satwa langka, hingga penyelundupan barang lainnya.”
Pembentukan Badan Ekspor Baru
Susi juga mengekspresikan keprihatinan terkait rencana pemerintah untuk membentuk badan ekspor yang akan mengatur sejumlah komoditas strategis. Rumor tentang pengaturan ini mencuat bersamaan dengan kabar bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sektor ekspor yang meliputi batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan mineral logam.
Ia berharap agar pengaturan tersebut tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian, tetapi juga dapat meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap sector perikanan yang kerap diabaikan. Susi menekankan, perhatian terhadap sektor perikanan sangat vital untuk keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Imbauan untuk Pemerintah
Mantan Menteri ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas IUUF. Menanggapi langkah-langkah pemerintah yang sedang dipertimbangkan, Susi mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam melindungi potensi perikanan Indonesia.
“Tindakan nyata dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dapat mengurangi dampak negatif dari IUUF dan mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan,” jelasnya. Melalui upaya bersama, diharapkan sektor perikanan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
