Jakarta, Maret.id — Mama Sinta, seorang activists dari komunitas adat Marind di Papua, mengungkapkan kekecewaannya setelah dijadikan subjek film dokumenter berjudul “Pesta Babi”. Dalam keterangan tertulisnya, ia menyatakan bahwa narasi negatif yang disajikan dalam film tersebut merugikan pemerintah dan posisi dirinya.
Mama Sinta mengumumkan bahwa ia tidak lagi bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang disangkutpautkan dengannya. “Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri,” ungkapnya. Ia menyampaikan bahwa ketiga anaknya membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ia lebih memilih untuk mendukung perusahaan yang fokus pada pengembangan lumbung pangan.
Kekecewaan Terhadap LBH
Ia merasa bahwa ia telah dimanfaatkan oleh orang-orang di LBH. “Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi karena dulu itu saya dimanfaatkan,” jelasnya. Mama Sinta menceritakan bahwa ia awalnya diajak oleh seorang pria bernama Aris untuk menolak pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua.
Namun, pernyataannya yang awalnya dimaksudkan untuk mengekspresikan penolakan tersebut berujung menjadi viral. “Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana sampai mereka sudah buat film Pesta Babi tanpa izin dari saya, tanpa sepengetahuan dari saya,” tandasnya. Ia juga mengekspresikan kekecewaan karena wajahnya terpampang di poster film tanpa persetujuan.
Permohonan Maaf kepada Pemerintah
Setelah kejadian tersebut, Mama Sinta mengaku berhenti berkomunikasi dengan LBH Papua Pusaka. Ia kemudian meminta maaf kepada pemerintah atas seluruh pernyataan yang dianggap menyerang proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. “Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya, itu karena ajakan mereka,” ungkapnya dengan nada penyesalan.
Mama Sinta juga menyatakan bahwa ia tidak mendapat dukungan yang dijanjikan, baik untuk fasilitas tempat tinggal maupun pekerjaan bagi anak-anaknya. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang berupaya bernegosiasi untuk kepentingan pembangunan daerah.
Tanggapan dari Pihak LBH
Menanggapi pernyataan Mama Sinta, Villarian atau Juple, seorang peneliti dari Pusaka Bentala Rakyat, mengaku terkejut mendengar bahwa Mama Sinta mendukung PSN. “Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana,” katanya.
Juple menegaskan bahwa Mama Sinta selama ini berkomitmen bersama LBH Merauke dan organisasi lainnya untuk menolak PSN di Papua Selatan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mungkin dapat memperkeruh situasi, terutama dalam konteks pembangunan yang melibatkan masyarakat adat.
