Jakarta, Maret.id — Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Makassar, Zulfikar, seorang tokoh penting dari organisasi Hipmi, mengungkapkan penolakan terhadap lokasi Musyawarah Nasional (Munas) yang sebelumnya ditentukan di Lampung. Penolakan ini muncul seiring dengan adanya dukungan terbuka yang diberikan oleh pemimpin daerah kepada salah satu calon ketua umum, yang dinilai dapat menimbulkan ketidaknetralan dalam proses pemilihan.
Kesepakatan di Makassar
Zulfikar menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, semua ketua umum Badan Pengurus Daerah (BPD) menyepakati untuk menyerahkan keputusan lokasi Munas kepada Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP), dengan syarat kehadiran Presiden. Namun, kesepakatan tersebut diambil sebelum dinamika dan eskalasi situasi saat ini semakin meningkat. “Maka pada forum ketum yang dilaksanakan sehari sebelum debat kedua di Bali, mayoritas BPD menyatakan agar lokasi Munas bisa dipindahkan,” tuturnya pada Minggu, 24 Mei 2026.
Imbas Dukungan Terbuka
Menurut Zulfikar, keberadaan dukungan terbuka dari seorang pemimpin daerah yang bersangkutan dengan lokasi Munas di Lampung sudah tidak relevan. Ia menilai bahwa dukungan tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pemilihan dan menimbulkan dugaan keberpihakan. “Walaupun tidak menjadi peserta pada munas Hipmi nanti, namun ia adalah otoritas tertinggi di suatu daerah dan tentu banyak hal yang dapat ia intervensi melalui otoritas yang ia miliki,” jelasnya.
Zulfikar menegaskan pentingnya menjaga marwah, independensi, dan rasa keadilan dalam forum tertinggi organisasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk daerah tuan rumah, idealnya harus menjaga posisi netral agar tidak timbul persepsi keberpihakan terhadap salah satu kandidat.
Pentingnya Fairness dalam Proses Pemilihan
“Kami menghormati hak setiap individu untuk memiliki pilihan dan preferensi. Namun ketika dukungan disampaikan secara terbuka oleh kepala daerah yang wilayahnya menjadi tuan rumah Munas, hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta mengenai kesetaraan akses dan fairness dalam proses kontestasi,” ungkap Zulfikar lebih lanjut.
Zulfikar juga menekankan bahwa yang paling penting saat ini bukan sekadar dukungan terhadap kandidat, melainkan bagaimana panitia dan semua pemangku kepentingan dapat memastikan tidak ada intervensi yang menguntungkan satu calon dan merugikan calon lainnya. “Hal ini penting demi menjaga persatuan organisasi dan legitimasi hasil Munas nantinya,” pungkasnya.
