Pejabat Politik Diwajibkan Menggunakan Istilah Petugas Partai untuk Tanggung Jawab!
Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Adi Prayitno menegaskan bahwa seluruh pejabat publik yang berasal dari partai politik pada dasarnya merupakan petugas partai. Hal ini disebabkan oleh kewajiban mereka untuk menjalankan garis kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh partai masing-masing.
Persepsi Negatif Terhadap Pejabat Publik
Menurut Adi, istilah petugas partai seringkali dipersepsikan secara negatif oleh masyarakat. Terdapat anggapan bahwa kader atau pejabat publik dari partai politik hanya memperjuangkan kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat.
“Ada kesan negatif bahwa pejabat publik yang berasal dari partai politik itu lebih tegak lurus kepada partai dibandingkan kepada rakyat,” ungkap Adi melalui kanal YouTube miliknya pada Senin, 25 Mei 2026. Pernyataan ini mencerminkan ketidakpuasan publik terkait dengan pengabdiannya kepada rakyat.
Kepentingan Rakyat dalam Visi Partai
Padahal, lanjutnya, ketika mengkaji visi dan misi setiap partai politik, hampir seluruhnya menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama perjuangan politik mereka. Ia menilai, denyut ideologi, program, dan agenda politik partai selalu diklaim berorientasi pada kesejahteraan rakyat, mulai dari memperjuangkan aspirasi hingga kepentingan sosial masyarakat secara luas.
“Publik tidak perlu memaknai istilah petugas partai secara sempit seolah-olah kader partai hanya bekerja untuk kepentingan kelompok politiknya semata,” kata Adi. Pandangan ini menunjukkan bahwa seharusnya masyarakat lebih kritis dalam menilai kinerja para pejabat publik.
Pendapat tentang Praktik di Seluruh Partai Politik
Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa istilah petugas partai sebenarnya berlaku untuk semua partai politik, bukan hanya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini disebabkan oleh kecenderungan hampir semua pejabat publik dari partai politik untuk mengikuti keputusan dan arahan pimpinan partainya.
“Maka istilah petugas partai sebenarnya berlaku untuk semua partai politik, karena pejabat publik dari partai pasti tegak lurus terhadap keputusan partai, terutama keputusan ketua umum dan elite partai,” pungkasnya.
Pernyataan ini menandakan pentingnya memahami kompleksitas hubungan antara pejabat publik, partai politik, dan masyarakat. Seiring dengan pemilu yang mendekat, kesadaran dan partisipasi publik dalam menilai kinerja para pejabat dan kepentingan yang mereka perjuangkan menjadi semakin relevan.
