Jakarta, Maret.id — Dinas Kesehatan terus memantau dugaan penipuan yang melibatkan penyalahgunaan program pendaftaran titik SPPG (Sistem Penyediaan Pangan yang Berkualitas). Wakil Kepala Badan Geologi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, melakukan koordinasi dengan Kasatgas MBG Polri, Nurworo Danang, untuk menangani kasus-kasus yang mulai mencuat di berbagai daerah.
Koordinasi dengan Polri
Sony Sonjaya menjelaskan, langkah koordinasi ini diambil untuk merespon banyaknya laporan yang diterima terjadi di beberapa daerah. “Hari ini saya melakukan koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga berkomunikasi dengan Kabareskrim serta Direktur Tindak Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan di beberapa daerah,” ungkap Sony.
Para korban dari penipuan ini mengaku telah ditawari jasa pendaftaran titik SPPG oleh oknum-oknum yang mengaku dekat dengan pejabat BGN. Modus operandi yang digunakan adalah meminta sejumlah uang dari korban dengan janji akan mendaftarkan titik SPPG atas nama mereka.
Kasus Penipuan di Jawa Barat
Salah satu kasus yang sedang ditangani terjadi di wilayah Polda Jawa Barat, di mana pelaku penipuan telah berhasil ditangkap. Dalam insiden tersebut, sebanyak 21 korban melapor dan total kerugian yang dialami mencapai Rp1,9 miliar. Rata-rata, masing-masing korban mengalami kerugian sekitar Rp100 juta.
Penipuan ini tidak hanya terbatas di Jawa Barat, tetapi laporan serupa juga muncul dari daerah lain, termasuk Tangerang dan Lombok Timur. “Program ini harus kita jaga bersama. Ini program mulia. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sony.
Dukungan Satgas MBG Polri
Sementara itu, Nurworo Danang menegaskan bahwa Satgas MBG Polri akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan kasus ini. “Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” kata Danang.
Komitmen dari kedua instansi ini diharapkan dapat membantu mengurangi penyalahgunaan program yang bertujuan untuk memenuhi gizi masyarakat. Keberadaan penipuan tersebut tidak hanya merugikan individu tetapi juga mencoreng reputasi program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
