Politik

Blackout Sumatera Harus Diakhiri Demi Stabilitas Energi Nasional!

Jakarta, Maret.id — Bareskrim Polri telah mengungkap penyebab pemadaman listrik yang melanda wilayah Sumatera, dipicu oleh putusnya kabel transmisi menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

Dampak Kelalaian Infrastruktur

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nasim Khan, menegaskan bahwa dampak kelalaian pada infrastruktur listrik sangat besar bagi ekonomi masyarakat, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia meminta pemerintah untuk mencegah terulangnya kejadian blackout yang berdampak signifikan terhadap kehidupan rakyat.

“Pemadaman ini harus menjadi yang terakhir. Dampaknya sangat besar, terutama bagi para pelaku UMKM. Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menghindari kedamaian serupa,” ujar Nasim saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Ketergantungan UMKM Terhadap Listrik

Nasim menjelaskan bagaimana pelaku UMKM sangat bergantung pada pasokan listrik dalam menjalankan usaha mereka. Banyak usaha di sektor kuliner, fotokopi, dan industri rumahan menjadikan listrik sebagai sumber energi utama. Ketika terjadi pemadaman yang berkepanjangan, mereka mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.

“Beban warga semakin berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki genset cadangan karena harga yang tinggi dan biaya bahan bakar yang mahal,” jelasnya. Hal ini mendorong Nasim untuk menekankan pentingnya langkah pencegahan agar pemadaman serupa tidak terulang kembali.

Akses Ganti Rugi dari PLN

Lebih lanjut, Nasim mengecam lambannya respon PT PLN (Persero) dalam memberikan skema ganti rugi yang jelas. Menurutnya, masyarakat sering kali harus menanggung seluruh kerugian akibat pemadaman massal tanpa ada kompensasi yang memadai dari pihak PLN.

“PLN perlu merumuskan formula kompensasi yang transparan bagi konsumen. Selain itu, mereka juga harus melakukan perombakan total terhadap sistem pengawasan infrastruktur. Pemeriksaan berkala pada kabel transmisi diperlukan di seluruh wilayah Indonesia agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.

Pernyataan tegas dari anggota DPR RI ini menggambarkan keprihatinan mendalam terhadap infrastruktur kelistrikan di Indonesia, serta harapan untuk perbaikan segera demi kesejahteraan masyarakat.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button