Dasco Desak Pengesahan RUU Pemilu untuk Dukung Kuota 30 Persen Caleg Perempuan!
Jakarta, Maret.id — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco, menyatakan dukungannya terhadap syarat keterwakilan perempuan dalam calon legislatif. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 26 Mei 2026.
Revisi Undang-Undang Pemilu
Dasco memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai minimal 30 persen keterwakilan perempuan akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga perlu menjadi acuan dalam penyusunan regulasi di masa mendatang.
“Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu,” ujar Dasco. Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa pemilu sebelumnya, namun kini diperkuat melalui putusan MK yang memberikan konsekuensi bagi partai yang melanggarnya.
Konsekuensi Tegas bagi Partai
Dasco menjelaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen akan kehilangan haknya untuk ikut serta dalam pemilu. “Nah kali ini dikuatkan dengan putusan MK bahwa partai yang calegnya tidak 30 persen itu akan gugur sebagai peserta pemilu kan begitu ya,” jelasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 245 berlawanan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait dengan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.
Peran KPU dalam Menegakkan Aturan
MK juga menekankan bahwa jika ketentuan mengenai keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diwajibkan untuk menggugurkan partai politik yang bersangkutan dari daftar peserta pemilu di daerah pemilihan yang relevan.
Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen hukum dalam menegakkan prinsip kesetaraan gender di dalam lembaga legislatif. Dasco berharap bahwa semua partai politik akan mematuhi regulasi yang baru dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.
