Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini berada di titik kritis. Menurutnya, sistem ketatanegaraan yang diterapkan setelah amandemen konstitusi telah menciptakan banyak penyimpangan yang signifikan.
Krisis Demokrasi dan Hukum
Eko menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia kini semakin dikuasai oleh oligarki, di mana hukum kehilangan wibawanya dan lembaga negara saling melemahkan. “Kedaulatan rakyat semakin tersandera oleh kepentingan elite dan transaksi politik,” ujar Eko dalam sebuah wawancara di Jakarta pada Selasa malam, 26 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa kondisi yang berantakan ini tidak bisa lagi disikapi dengan retorika atau perbaikan kebijakan yang tambal sulam. “Indonesia membutuhkan langkah konstitusional yang tegas, berani, dan berpihak pada cita-cita asli para pendiri bangsa,” sambungnya.
UUD 1945 dan Semangat Gotong Royong
Eko juga mengkritik bahwa UUD 1945 hasil amandemen telah menjauhkan Indonesia dari esensi aslinya. “Semangat gotong royong yang merupakan fondasi negara kita kini tergantikan oleh liberalisasi politik, dan kedaulatan rakyat telah beralih menjadi kedaulatan modal.”
Dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ragu dalam mengambil sikap dan tindakan dalam menghadapi tantangan ini. “Sebagai pemimpin yang lahir dari semangat nasionalisme dan perjuangan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia, beliau memiliki legitimasi moral dan tanggung jawab sejarah untuk mendirikan kembali fondasi negara,” jelasnya.
Panggilan untuk Tindakan Konstitusional
Eko menilai bahwa Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 yang asli bukanlah sebuah tindakan ekstrem, melainkan sebuah langkah penyelamatan nasional. “Langkah ini sejalan dengan perjuangan Gerindra dalam memperkuat negara, menjaga kedaulatan, dan mengembalikan arah bangsa sesuai dengan amanat para pendiri republik,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa keberanian dalam mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke konstitusi asli adalah ujian sejarah yang harus dijawab sekarang. “Presiden Prabowo harus bertindak, jika ingin dikenang sebagai pemimpin besar yang menyelamatkan bangsa,” tegas Eko.
“Rakyat saat ini membutuhkan negarawan yang berani mengubah arah sejarah, bukan sekadar pemimpin yang mengelola krisis,” pungkas Eko, menekankan pentingnya untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan sistem yang melemahkan bangsa. “Sudah saatnya kembali kepada konstitusi asli dan Presiden Prabowo harus mengambil langkah tersebut.
