Legislator Gerindra Tegaskan Penggunaan APBN untuk Kurban Presiden Jangan Dipolitisasi!
Jakarta, Maret.id — Penggunaan anggaran negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dipandang sebagai hal yang umum dilakukan oleh seorang kepala negara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, saat berbicara kepada wartawan mengenai peran Presiden dalam membantu masyarakat.
Komitmen Presiden dalam Program Sosial
“Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat,” jelas Sugiat Santoso. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa bantuan yang diberikan oleh Kepala Negara tidak hanya terbatas pada hewan kurban menjelang Iduladha.
Sugiat menjelaskan bahwa selama ini anggaran bantuan Presiden juga dialokasikan untuk berbagai sektor yang berhubungan dengan kepentingan publik. “Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru,” ujarnya menegaskan.
Manfaat di Momen Iduladha
Ia menambahkan bahwa dengan adanya hewan kurban ini, ribuan masyarakat akan mendapatkan manfaat, terutama di saat peringatan Iduladha. Sugiat menekankan pentingnya menilai setiap kebijakan dari dampaknya terhadap masyarakat. “Kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Sumatra Utara III ini juga menanggapi skeptisisme terkait penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program kurban Presiden. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah hal baru dalam pemerintahan saat ini.
Sejarah Program Bantuan Kurban Presiden
Sugiat menyebutkan bahwa program bantuan kurban presiden telah dilaksanakan sejak era pemerintahan sebelumnya. “Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama,” ungkapnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial semacam ini menjadi bagian integral dari praktik pemerintahan yang telah berlangsung lama dalam konteks kepemimpinan di Indonesia. Sugiat berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa bantuan tersebut bertujuan untuk menunjang kesejahteraan publik secara menyeluruh.
