Jakarta, Maret.id — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengungkapkan pemahamannya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menekankan pentingnya penerapan konsekuensi tegas dalam aturan tentang afirmasi keterwakilan perempuan. Anis menilai bahwa selama ini, aturan tersebut sering dianggap sebagai beban administratif menjelang pemilihan umum.
Pentingnya Konsekuensi dalam Aturan
“Saya memahami logika MK bahwa sebuah aturan akan sulit efektif jika tidak disertai konsekuensi yang tegas. Selama ini, ketentuan afirmasi perempuan sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan,” ungkap Anis dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu, 27 Mei 2026.
Kendati demikian, Anis memperingatkan bahwa penerapan sanksi yang tidak proporsional dapat mengurangi pilihan politik masyarakat di daerah pemilihan tertentu. Ia menggarisbawahi pentingnya menciptakan suasana politik yang sehat tanpa mengorbankan keterwakilan tersebut.
Pemberdayaan Perempuan dalam Politik
“Namun, sanksi tersebut juga perlu dilihat secara proporsional. Jangan sampai tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan justru berujung pada berkurangnya pilihan politik masyarakat akibat gugurnya peserta pemilu di suatu dapil,” tegasnya.
Anis menegaskan bahwa fokus utama ke depan seharusnya pada penguatan kaderisasi politik perempuan secara konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, hal ini lebih penting daripada sekadar memenuhi persyaratan administratif saat pendaftaran calon legislatif.
“Yang harus menjadi fokus utama adalah memastikan partai memiliki waktu dan dukungan yang cukup untuk melakukan kaderisasi perempuan secara berkelanjutan, bukan hanya memenuhi syarat menjelang pendaftaran calon,” ujarnya.
Momentum Perbaikan Kualitas Demokrasi
Anis berharap bahwa putusan MK tersebut bisa menjadi momen berharga untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dan memperkuat kepemimpinan perempuan. Ia menekankan bahwa keberhasilan dari kebijakan ini tidak hanya diukur dari banyaknya partai yang dikenakan sanksi, tetapi dari seberapa efektif partai politik dalam melahirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang berkualitas dan kompetitif.
“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari berapa banyak partai yang terkena sanksi, tetapi dari sejauh mana partai politik benar-benar berhasil melahirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang berkualitas dan kompetitif,” tutup Anis.
