Jakarta, Maret.id — Politikus Paulinus mengungkapkan keprihatinannya terkait kemunculan film berjudul “Pesta Babi” serta berbagai narasi provokatif yang beredar di masyarakat. Menurutnya, keduanya perlu dicermati secara kritis agar tidak menjadi alat pemecah persatuan bangsa, khususnya dalam konteks kehidupan sosial di Tanah Papua.
Pembangunan Ekonomi dan Ancaman Perpecahan
“Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kemajuan besar sebagai kekuatan ekonomi di kawasan. Namun, terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia menjadi negara yang kuat dan berpengaruh di Asia,” jelas Paulinus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta. Ia juga mencatat bahwa pola propaganda dan pembentukan opini publik saat ini mirip dengan situasi menjelang krisis politik tahun 1998.
Lebih lanjut, Paulinus menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya Gen Z, agar tidak mudah terprovokasi. “Anak-anak muda Papua harus menjadi generasi yang kritis, cerdas, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Tantangan yang Rentan di Papua
Paulinus juga menjelaskan bahwa tantangan pembangunan di Papua tidak hanya terkait dengan masalah keamanan tetapi juga melibatkan faktor ideologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta dampak budaya asing. “Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh situasi dan menghambat pembangunan di Papua,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Paulinus menilai bahwa ketidakmerataan kesejahteraan, terbatasnya lapangan kerja, dan akses pendidikan yang belum optimal menyebabkan masyarakat Papua lebih mudah diprovokasi. “Ketika masalah ekonomi belum tuntas, itu sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menciptakan konflik yang merugikan masyarakat,” jelasnya.
Otonomi Khusus dan Keadilan Sosial
Paulinus menambahkan bahwa pendekatan pembangunan di Papua harus melampaui pembangunan fisik. Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan kemanusiaan yang dapat menghadirkan rasa keadilan bagi Orang Asli Papua. “Otonomi Khusus Papua diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di akar rumput,” harapnya.
“Negara harus hadir secara utuh melalui pemerataan pembangunan, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” jelasnya. Paulinus berharap agar Orang Asli Papua dapat merasakan dirinya sebagai tuan di negerinya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Harapan kami adalah agar Otonomi Khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Orang Asli Papua. Keadilan harus merata, dan hukum ditegakkan dengan adil agar masyarakat Papua merasa memiliki masa depan yang baik dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.
