Jakarta, Maret.id — Jurubicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembelian 1.098 sapi senilai Rp100 miliar memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Dalam pandangannya, program ini tidak hanya mendukung masyarakat penerima kurban, tetapi juga menggerakkan ekonomi peternak lokal.
Dampak Ekonomi bagi Masyarakat
Bahtra menjelaskan, pembelian sapi untuk kurban berfungsi memperkuat sektor peternakan nasional dan mendorong perputaran ekonomi di daerah. “Program ini adalah bagian dari fungsional negara dalam melayani rakyat, terutama pada momen perayaan keagamaan seperti Iduladha,” ujarnya kepada media pada Kamis, 28 Mei 2026.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir dan membantu masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. “Melalui program seperti ini, negara memastikan bahwa manfaat Iduladha dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tambahnya.
Polemik di Panggung Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut mengungkapkan bahwa program bantuan sapi kurban yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto kini menjadi isu polemik yang menjadi perhatian publik. Namun, menurut Bahtra, isu yang beredar di masyarakat cenderung memiliki nuansa politis ketimbang substansial.
“Diskursus yang berkembang lebih banyak mengabaikan manfaat nyata yang diperoleh oleh rakyat dari program ini,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah bahwa masyarakat menerima manfaat, program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjaga agar perekonomian masyarakat tetap bergerak.
Menghadapi Kritik dan Memperkuat Dukungan
Bahtra Banong menolak untuk terjebak dalam polemik yang tidak konstruktif. Ia berharap semua pihak dapat melihat dari sisi positif atas inisiatif pemerintah ini. “Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dan merespons kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif,” katanya.
Dengan sikapnya yang optimis, Bahtra berkomitmen untuk terus mendorong program-program yang dapat membawa manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menantang argumen yang tidak relevan. “Yang terpenting adalah rakyat mendapatkan manfaat, dan program berjalan sesuai aturan negara,” pungkasnya.
