Jakarta, Maret.id — Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (RI) akan menyelenggarakan konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 29 Mei 2026. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik mengenai progres pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto.
Progres Pemeriksaan Hery Susanto
Dalam keterangan resmi dari Humas Ombudsman RI, disebutkan bahwa agenda ini penting untuk mendalami dan memaparkan hasil pemeriksaan terkait Hery Susanto. Hery yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, dituduh melanggar kode etik sehubungan dengan kasus hukum yang lebih besar.
Hery Susanto menjadi sorotan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, untuk periode 2013-2025. Dalam kasus ini, Hery diduga menerima suap senilai Rp1,5 miliar dari PT TSHI untuk memuluskan proses perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Komposisi Anggota Majelis Etik
Rencananya, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh lima anggota Majelis Etik Ombudsman RI, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Bagir Manan, Prof. Siti Zuhro, Partono, dan Maneger Nasution. Dari kelima anggota tersebut, Partono dan Maneger Nasution merupakan bagian dari Ombudsman RI untuk periode 2026-2031.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memperjelas langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Etik dalam menghadapi perkara dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Hery Susanto. Pengawasan dan penegakan kode etik dalam lembaga negara menjadi hal yang sangat vital, terutama dalam konteks isu korupsi yang terus mengemuka.
Pentingnya Akuntabilitas dalam Lembaga Publik
Majelis Etik Ombudsman RI menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan jelas terkait proses hukum yang melibatkan pejabat publik, terlebih dalam konteks penting seperti pengawasan terhadap tindakan yang dapat merugikan negara.
Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini juga berharap proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang diambil akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara. Sejauh ini, penyidik tetap memfokuskan perhatian pada bukti-bukti yang ada untuk memastikan keadilan tercapai.
