Jakarta, Maret.id — Puluhan nelayan Puger mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember pada Jumat, 29 Mei 2026, untuk menyampaikan keluhan terkait kesulitan mereka dalam memperoleh solar bersubsidi dan komplikasi dalam persyaratan administrasi untuk melaut.
Keberangkatan Nelayan ke DPRD
Kedatangan para nelayan di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menandai adanya keresahan yang mendalam di kalangan masyarakat pesisir. Ruang tersebut dipenuhi oleh nelayan yang berdesakan, mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi yang dihadapi ketika menjalani profesi mereka.
Mereka tidak membawa hasil tangkapan laut pada kunjungan kali ini, melainkan sebuah keluhan mendasar: kesulitan untuk mendapatkan solar, yang merupakan bahan bakar esensial bagi perahu mereka. Tanpa ketersediaan solar, aktivitas melaut menjadi terhambat, yang berimplikasi pada dapur keluarga mereka.
Permasalahan Solar Bersubsidi
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, serta anggota dewan lainnya, para nelayan menyampaikan keresahan mereka. Salah satu isu paling mendesak adalah keharusan untuk memiliki barcode saat membeli BBM subsidi. Hal ini disampaikan oleh seorang nelayan, yang mengungkapkan bahwa banyak di antara mereka yang belum memiliki barcode tersebut, sehingga mempersulit akses terhadap solar.
Bagi masyarakat Puger, solar bukan sekadar bahan bakar. Ia merupakan jantung dari aktivitas melaut mereka. Tanpa mesin yang berfungsi, mereka tidak bisa melaut, dan tanpa melaut, kehidupan keluarga terancam.
Tantangan tidak hanya berhenti pada masalah akses solar. Para nelayan juga menghadapi alur administrasi yang dinilai semakin rumit dan panjang. Untuk mendapatkan subsidi, mereka diwajibkan melampirkan berbagai dokumen seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bagi nelayan besar, pemenuhan persyaratan ini mungkin lebih mudah, namun bagi nelayan kecil yang lebih akrab dengan alam dibandingkan dengan meja administrasi, persyaratan tersebut menjadi beban tambahan.
Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan, Mohamad Rian Hafiq Yuki, menyatakan bahwa mereka hanya berharap agar akses ke kebutuhan melaut bisa dipermudah. Suaranya mewakili harapan banyak nelayan yang ingin agar pelayanan administrasi lebih mudah diakses.
Perhatian Dewan terhadap Masalah Nelayan
Widarto menegaskan bahwa isu yang dihadapi para nelayan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, administrasi seharusnya menjadi alat yang mempermudah masyarakat dalam mencari nafkah, bukan justru menjadi hambatan.
Selama siang itu, suara-suara nelayan menemukan ruang untuk didengar, memberi harapan akan perubahan. Bagaimana pun juga, bagi masyarakat pesisir Puger, laut bukan hanya sekadar sumber nafkah, tetapi juga bagian integral dari kehidupan mereka. Ketika akses terhadap solar semakin sulit, dan prosedur administrasi terasa semakin rumit, itu berpotensi memengaruhi keberlangsungan hidup ribuan keluarga nelayan.
Dalam kesempatan ini, para nelayan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mengedepankan suara mereka demi perbaikan kondisi yang lebih baik. Suara dari pesisir tetap harus didengar, dan diharapkan ada langkah konkret yang dapat diambil untuk meringankan beban yang mereka hadapi dalam menjalankan profesi sebagai nelayan.
