Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi penting mengenai pengajaran bahasa asing di Indonesia saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis, 28 Mei 2026. Pertemuan ini menyoroti langkah Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan pendidikan dengan Prancis.
Rencana Kementerian Pendidikan
Lalu Hadrian, anggota Komisi X DPR RI, mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Dalam Rapat Kerja (Raker) mendatang, Hadrian menegaskan pentingnya kejelasan terkait kebijakan tersebut. “Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti,” tuturnya pada Jumat, 29 Mei 2026.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah muncul wacana mengenai pengajaran bahasa Portugis, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil. “Tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya masih belum terlihat,” imbuhnya. Hal ini mengindikasikan perlunya perencanaan matang sebelum melaksanakan kebijakan baru.
Pentingnya Kesiapan Sistem Pendidikan
Menurut Hadrian, peningkatan kemampuan bahasa asing merupakan aspek krusial dalam menghadapi tantangan global, namun kebijakan tersebut tidak boleh disusun secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional sebelum menerapkan kebijakan baru. “Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” paparnya.
Dalam hal ini, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan pengajaran bahasa Prancis tidak hanya dilihat sebagai langkah diplomasi internasional. Hadrian khawatir jika kebijakan ini dipersepsikan publik sebagai agenda diplomasi semata tanpa adanya perencanaan pendidikan yang matang. “Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional,” tegasnya.
Penerapan Secara Bertahap
Demi memastikan keberhasilan implementasi, Hadrian mengusulkan agar pengajaran bahasa Prancis dilakukan secara bertahap. “Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” pungkasnya. Pendekatan bertahap ini dinilai memungkinkan penyesuaian dan evaluasi yang lebih baik terkait implementasi kebijakan pendidikan tersebut.
Menanggapi kebijakan ini, masyarakat menanti langkah-langkah konkret dari pemerintah dan Kemendikdasmen untuk memperjelas dan memperkuat program pengajaran bahasa asing yang memang diperlukan dalam menghadapi kompetisi global.
