Jakarta, Maret.id — Pengurusan dokumen Surat Izin Praktik (SIP) di Kota Semarang kini mengalami penyederhanaan yang signifikan. Proses yang sebelumnya dapat berlangsung hingga empat hari kerja, kini dipangkas menjadi hanya satu jam melalui inovasi Layanan One Hour Named dan Nakes (L1ON).
Inisiatif Perbaikan Pelayanan Publik
Kebijakan baru ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, dalam acara peluncuran L1ON di Padma Plaza Semarang, pada Jumat 29 Mei 2026. Dengan langkah taktis ini, Pemkot Semarang berupaya untuk memperbaiki sistem operasional serta mempercepat pelayanan publik tanpa mengorbankan standar verifikasi kompetensi para pemohon izin.
“Kalau dulu terdapat jargon ‘kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’, kalimat tersebut tidak berlaku lagi di Kota Semarang,” ungkap Handi. Ia menegaskan bahwa pengurusan izin praktik kini dapat diselesaikan dalam waktu satu jam, karena masalah utama yang sebelumnya dihadapi bukanlah pada kompetensi tenaga kesehatan, melainkan pada panjangnya antrean dalam sistem administrasi yang ada.
Pentingnya SIP bagi Tenaga Kesehatan
SIP dianggap sebagai instrumen kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan menjamin keselamatan pasien. Kota Semarang berkomitmen untuk melakukan pembenahan sistem perizinan, sekaligus menjawab tantangan yang ada dalam administrasi izin di tingkat nasional. “Kami ingin menjadi bagian dari solusi di tingkat nasional. SIP ini merupakan fondasi legalitas untuk memastikan bahwa mereka yang menangani pasien memiliki kewenangan yang terverifikasi,” jelas Handi lebih lanjut.
Inovasi ini sekaligus dijadikan salah satu dari 17 Kado Hebat untuk merayakan Hari Jadi ke-479 Kota Semarang. Kebijakan ini dirancang khusus untuk mendukung para pelayan publik yang berada di garda terdepan sektor kesehatan. Harapannya, langkah ini dapat memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka.
Dampak Positif bagi Masyarakat
Pemangkasan waktu pengurusan SIP diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Ketika tenaga kesehatan mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, mereka dapat lebih fokus pada pelayanan dan peningkatan kualitas perawatan bagi pasien.
Kelancaran proses ini terwujud berkat integrasi berbagai platform digital nasional, seperti Satu Sehat dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Basis data yang valid memfasilitasi kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Semarang, DPMPTSP Kota Semarang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam melakukan verifikasi dengan akurat dan efisien.
Dengan perubahan ini, Kota Semarang tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga untuk menjadi contoh dalam reformasi perizinan yang mendukung tenaga kesehatan dalam tugas mulia mereka.
