Jakarta, Maret.id — Diskusi mengenai reformasi kepolisian di Indonesia menarik perhatian sejumlah narasumber yang memiliki latar belakang beragam. Para pembicara termasuk mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, eks pimpinan KPK Laode M. Syarif, pengamat militer Selamat Ginting, serta pengamat politik Indra Jaya Piliang. Acara ini dipandu oleh Setiyardi Budiono, Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn.
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Polri
Oegroseno menyatakan dukungannya terhadap penambahan usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun. Ia berpendapat bahwa usia tersebut masih sesuai dengan kemampuan fisik para anggota. “Karena menyesuaikan dengan pegawai negeri. Masih bisalah, fisik masih mampu,” ujarnya. Ia juga memberikan saran bahwa jika masa pensiun lebih dari 60 tahun diperlukan, hal tersebut sebaiknya diterapkan hanya pada polisi yang menduduki jabatan fungsional.
Lebih lanjut, Oegroseno menjelaskan bahwa perpanjangan masa dinas bagi anggota Polri setelah usia 60 tahun bisa dilakukan setiap dua tahun. Ia mencontohkan adanya senior yang usianya sudah lebih dari 60 tahun tetapi masih berkontribusi pemikiran yang berguna bagi Polri. “Sampai (umur) 80 nggak apa-apa, kalau otaknya masih bisa dipakai,” tegasnya.
Penilaian terhadap Masa Jabatan Kapolri
Selamat Ginting mengungkapkan keraguan terhadap usulan penambahan usia pensiun tersebut. Ia merasa hal ini mungkin berkaitan dengan kepentingan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atau pihak politik tertentu. Ia juga mengkritik masa jabatan Kapolri yang dinilainya terlalu lama di era setelah Reformasi ’98. “Berarti dia (Sigit) mau ikut mengawal Pilpres 2029, Pemilu Presiden 2034,” jelasnya.
Laode M. Syarif berharap agar laporan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dapat dilaksanakan dengan serius. Laporan tersebut berupa kajian komprehensif yang terdiri dari 10 buku dan 6 rekomendasi. “Jangan sampai ini nasibnya sama dengan Tim Reformasi Hukum itu. (Laporan) Diberikan kepada Presiden, dan Presiden Jokowi bilang ‘saya akan pelajari’,” ujarnya.
Kepentingan Reformasi dan Partai Cokelat
Indra Jaya Piliang menekankan pentingnya agar hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat dijalankan. Ia menilai realisasinya mungkin sulit, namun jika beberapa rekomendasi dapat dipenuhi, itu sudah merupakan hal yang luar biasa. “Kalau kita bisa kawal yang 18 halaman saja, menurut saya sudah hebat,” tuturnya.
Setiyardi Budiono mengangkat isu di mana ‘Partai Cokelat’ dituduh turut berperan dalam memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2029. Hal ini dia kaitkan dengan efektivitas reformasi Polri dan masa jabatan Jenderal Sigit. “Analisa banyak orang nih Bung Indra, bahwa Pemilu 2024 itu alhamdulillah bisa berlangsung satu putaran. Karena ada partai lain yang berkontribusi memenangkan Prabowo-Gibran,” pungkasnya, menandakan kompleksitas interaksi politik di Indonesia saat ini.
