Jakarta, Maret.id — Seorang tokoh politik yang dikenal dengan sebutan Hensa menyatakan keprihatinannya mengenai aturan yang memungkinkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tunggal berhadapan langsung dengan kotak kosong. Menurutnya, kebijakan ini justru berpotensi merugikan demokrasi Indonesia.
Pentingnya Mempertahankan Kontestasi Demokrasi
Hensa menegaskan dalam sebuah wawancara melalui kanal YouTube pada Minggu, 31 Mei 2026, bahwa salah satu revisi penting dalam Undang-Undang Pemilu adalah mencegah munculnya calon tunggal untuk pemilihan presiden. Ia berpendapat bahwa sistem pemilu di Indonesia selama ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden.
“Jika undang-undang pemilu diubah dan memungkinkan calon tunggal melawan kotak kosong, saya melihat ini sebagai kemunduran dalam demokrasi,” ujarnya dengan tegas. Tokoh yang juga merupakan pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu menekankan bahwa kontestasi pemilihan harus memiliki lebih dari satu pasangan calon untuk memberikan pilihan yang nyata kepada masyarakat.
Harapan Terhadap Pilpres 2029
Hensa juga mengungkapkan pendapatnya mengenai Pilpres 2029, ketika Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan maju sebagai calon. Ia mempertanyakan keberanian tokoh-tokoh lain untuk menjadi penantang Prabowo. “Kalau Pak Prabowo Subianto kembali maju, siapa yang berani melawan? Maka akan ada kemungkinan adanya calon boneka,” ujarnya sembari berkelakar, “Saya bisa jadi calon boneka, haha.”
Meskipun pernyataannya disampaikan dengan nada bercanda, Hensa menekankan pentingnya menghadirkan lebih dari satu calon untuk memperkuat pilar demokrasi di Indonesia. Ia berharap bahwa pemilu mendatang dapat memberikan pilihan yang lebih variatif bagi pemilih, sehingga proses demokrasi tetap berjalan dengan sehat.
Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu
Dengan segala masukan yang berkembang, Hensa menganggap bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus mempertimbangkan aspek keterwakilan yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa adanya calon tunggal berpotensi menggoyahkan prinsip-prinsip yang selama ini menjadi dasar dari sistem demokrasi Indonesia.
Terlepas dari nada candaannya, pernyataan Hensa mencerminkan gugatan serius mengenai arah demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. “Harusnya tidak ada calon tunggal,” ungkapnya dengan tegas, menekankan bahwa pemilihan presiden harus melibatkan lebih dari satu pasangan sebagai syarat untuk memberikan keabsahan dan kredibilitas bagi proses pemilihan yang demokratis.
