Jakarta, Maret.id — Ahmad Heryawan, yang akrab disapa Aher, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberlakuan sanksi blacklist bagi pelaku politik uang. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk mencegah mereka yang terlibat dalam praktik kotor tersebut agar tidak dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilu selanjutnya.
“Politik uang adalah salah satu penyakit demokrasi yang harus dilawan bersama. Oleh sebab itu, gagasan pemberian sanksi daftar hitam bagi pelaku politik uang sangat layak dipertimbangkan sebagai langkah efektif untuk memberikan efek jera, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi kita,” ungkapnya dalam sebuah konferensi pers pada Senin, 1 Juni 2026.
Pentingnya Revisi Regulasi
Lebih lanjut, Aher, yang juga merupakan mantan Gubernur Jawa Barat selama dua periode, menyatakan bahwa revisi regulasi pemilu sangat diperlukan. Ia menilai bahwa langkah ini dapat meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu, termasuk mempercepat proses pembuktian pelanggaran administrasi tanpa harus selalu memenuhi syarat masif sebagaimana diterapkan saat ini.
“Penguatan instrumen hukum menjadi sangat penting. Hal ini memberikan kepastian dan kewenangan yang memadai kepada pengawas pemilu untuk menindak praktik-praktik curang yang berkembang di lapangan,” tegas Aher.
Adaptasi dengan Modus Baru
Dalam konteks yang lebih luas, Aher mendukung pandangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai perluasan definisi politik uang. Ia menegaskan bahwa definisi ini harus mampu menjangkau berbagai modus transaksi baru yang muncul berkat perkembangan teknologi digital. Contoh nyata yang disebutkan meliputi pemberian voucher elektronik, transfer saldo digital, serta insentif non-tunai lainnya.
“Modus politik uang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Regulasi harus mau mengejar ketertinggalan. Definisi politik uang perlu diperluas agar mencakup transaksi digital yang kini semakin marak dalam praktik pelanggaran pemilu,” tambahnya.
Komitmen untuk Pemilu Bersih
Sebagai anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II, Aher mencermati bahwa kemajuan teknologi digital dapat memberikan kemudahan dalam proses demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tanpa regulasi dan pengawasan yang adaptif, teknologi ini berpotensi disalahgunakan.
“Pemilu yang bersih adalah fondasi utama bagi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk memperkuat integritas pemilu dan menutup celah praktik politik uang dalam bentuk apapun,” ucap Aher.
Mewakili aspirasi masyarakat, ia menegaskan pentingnya dilakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu. Proses ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Dengan demikian, diharapkan dapat terlahir sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.
“Saya berharap penguatan regulasi dan pengawasan pemilu ke depan mampu meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia sekaligus menghadirkan pemimpin yang lahir dari proses politik yang jujur dan bermartabat,” tutup Aher dengan harapan yang kuat untuk masa depan politik Indonesia.
