Jakarta, Maret.id — Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam pidatonya yang disampaikan pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 1 Juni 2026, Hasto menegaskan bahwa jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul harus dijadikan landasan bagi seluruh warga negara.
Pentingnya Perlindungan Terhadap Rakyat
Menurut Hasto, esensi kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan negara memberikan perlindungan kepada rakyat dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. “Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul,” ujar Hasto. Dalam pandangannya, perlindungan tersebut diperlukan untuk melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparatur negara.
Hasto juga mengungkapkan keprihatinan PDIP terhadap meningkatnya gejala militerisme serta pembungkaman yang terjadi terhadap kelompok masyarakat yang kritis. “PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini,” tegasnya.
Tanggung Jawab Politik Warga Negara
Ia menekankan bahwa sikap kritis merupakan bagian dari tanggung jawab politik setiap warga negara, yang lahir dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara. “Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Hasto juga menyatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Ia mencatat bahwa demokrasi politik dan ekonomi, yang seharusnya menjadi fondasi Indonesia, mengalami kemunduran dan bergerak menuju sentralisasi kekuasaan.
Kemunduran Demokrasi dan Sistem Hukum
“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” ungkap Hasto.
Hasto juga menyoroti kehilangan independensi dalam sistem hukum di Indonesia, yang dinilainya semakin tunduk pada kepentingan kekuasaan. Ia menuduh aparat penegak hukum telah digunakan untuk kepentingan politik, terutama menjelang Pemilu 2024. “Aparat penegak hukum dan aparatur negara digunakan untuk kepentingan politik elektoral,” tambahnya.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Hasto mengungkapkan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan yang menurutnya dipengaruhi oleh ambisi politik. “Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” tutup Hasto.
