Jakarta, Maret.id — Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dihadapi dengan tindakan represif yang dapat merusak kualitas demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan saat Hasto menjadi inspektur upacara pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026.
Berkaca pada Kondisi Demokrasi
Menurut Hasto, peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momen untuk mengevaluasi kondisi demokrasi yang ada saat ini. Ia menekankan perlunya pertanyaan kritis: apakah bangsa ini masih hidup dalam sistem demokrasi yang baik, atau sudah terjebak dalam otoritarianisme dengan kedok populisme yang menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.
“We are not in a nostalgic situation; we must ask ourselves: are we truly living in a democratic state, or have we succumbed to a fear that stifles our voices?” ujarnya. Ia menyatakan bahwa Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam mengentaskan rakyat dari berbagai bentuk penindasan yang terus berlanjut.
Ancaman terhadap Kebebasan Dasar
Hasto menyoroti bahwa terdapat gejala mengkhawatirkan saat ini, di mana kebebasan dasar masyarakat semakin terancam. Nilai-nilai Pancasila seharusnya terlihat dalam keseharian masyarakat, terutama dalam menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul tanpa rasa takut.
“Sikap kritis warga negara merupakan tanggung jawab politik yang tidak dapat dihadapi dengan represi,” tegasnya. Hasto menambahkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tidak mungkin tercapai jika hak-hak sipil masyarakat terus ditekan.
Pergeseran Peran Hukum dan Aparat Negara
Lebih lanjut, Hasto juga menggarisbawahi adanya pergeseran fungsi hukum dan aparat negara. Ia menilai bahwa hukum seharusnya menjadi instrumen keadilan bagi semua, dan bukan alat untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu. “Kami melihat bahwa aparat penegak hukum justru berfungsi sebagai alat mobilisasi elektoral dan pelindung bagi elite kekuasaan,” ungkapnya.
Kondisi ini, tambah Hasto, menjadi salah satu alasan dibalik permohonan maaf PDIP kepada rakyat pada rakernas partai, atas pergeseran karakter kekuasaan yang dipicu oleh ambisi politik pribadi. Ia mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang adil, kehidupan berbangsa akan dipenuhi ketidakpastian dan menambah beban sosial bagi masyarakat.
Sebagai contoh konkret, Hasto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tindakan hukum yang menimpa petani kecil di Aceh, yang berani berinovasi dengan mengembangkan benih secara mandiri. “Sungguh menyedihkan melihat rakyat yang berusaha berinovasi justru dipenjara oleh aparat hukum,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk anti-inovasi.
