Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia
Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh seorang pemimpin harus dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, bukan sekadar berkaitan dengan konteks politik elektoral. Hal ini disampaikan Hasto dalam konteks berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Tantangan Fiskal yang Dihadapi Pemerintahan
Hasto menjelaskan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo tidak lepas dari kebijakan yang diambil pada periode sebelumnya. “Ya, tetapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tetapi juga akibat-akibat sebelumnya,” ujar Hasto kepada wartawan, setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026.
Seiring dengan itu, Hasto juga menyoroti besarnya belanja bantuan sosial yang menurutnya telah digunakan untuk kepentingan elektoral. Ia mengutip sejumlah pengamat politik internasional yang memperkirakan bahwa nilai bantuan sosial tersebut mencapai lebih dari 13 miliar Dolar AS. “Bagaimana untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar USD,” jelasnya.
Pertanyaan Publik Terhadap Kebijakan Strategis
Hasto menegaskan bahwa sejumlah kebijakan strategis yang dirancang sebelumnya belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Ia menjelaskan berbagai inisiatif, termasuk pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota negara, dan program hilirisasi, ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. “Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, dan kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan oligarki,” ungkapnya.
Sikap kritis ini mencerminkan keprihatinan Hasto terkait kondisi hukum, politik, dan demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini. Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan telah menimbulkan keraguan dalam masyarakat mengenai legitimasi dan efektivitas sistem yang ada. “Ini yang kemudian digugat. Kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” tegasnya.
Pertanggungjawaban Moral Pemimpin
Menyusul kritikan tersebut, Hasto percaya bahwa jika mantan Presiden Joko Widodo turun langsung ke masyarakat, langkah tersebut seharusnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral dan politik seorang pemimpin. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut bukanlah hanya untuk kepentingan pemilu, tetapi sebagai suatu keharusan dalam menjalankan tanggung jawab pemimpin. “Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” pungkasnya.
Di tengah isu-isu yang membelit pemerintahan saat ini, pernyataan Hasto mencerminkan pandangan PDIP tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada publik. Keterlibatan pemimpin dalam kehidupan rakyat dapat menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan dan memperbaiki kondisi politik yang ada.
