Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan komitmen partainya dalam menghayati nilai-nilai Pancasila dengan sepenuh hati. Ia menyatakan bahwa kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mencerminkan semangat tersebut, bukan sekadar memperingati aspek historis lahirnya Pancasila.
Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP mengarahkan agar peringatan Pancasila tidak hanya dilihat dari sudut pandang historis semata, tetapi juga dari pemahaman yang komprehensif terhadap falsafah dan semangat pembebasan yang terkandung di dalamnya. Menurutnya, Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila sebagai Fondasi Geopolitik
Dijelaskan oleh Hasto, Megawati memposisikan Pancasila sebagai fondasi geopolitik Indonesia yang dapat menjadi acuan dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global. “Indonesia dengan Pancasila seharusnya menjadi contoh keteladanan bagi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial,” ujarnya.
Lebih jauh, Hasto menegaskan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berpihak kepada rakyat kecil, termasuk petani, buruh, nelayan, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Pancasila, menurutnya, merangkum narasi falsafah yang diambil dari kaum Marhaen, yang mencerminkan kepedulian terhadap kelompok yang terpinggirkan dalam sistem kapitalisme global.
Posisi PDIP dalam Struktur Pemerintahan
Menanggapi pertanyaan mengenai kehadiran Megawati di Istana sebagai sinyal perubahan posisi politik PDIP, Hasto menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal konsep oposisi sebagaimana diterapkan di negara lain. “Kita tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati posisi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang dalam demokrasi. Dalam pidato paripurna DPR, Presiden Prabowo menekankan bahwa demokrasi memerlukan prinsip check and balances serta kritik.
Pentingnya Suara Kritis dalam Demokrasi
Hasto mengingatkan akan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan menghormati suara-suara kritis dari masyarakat sipil. Kritik, dalam pandangannya, merupakan bentuk kepedulian yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih baik. “Kami mendengar bahwa minggu-minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap beberapa kelompok masyarakat sipil yang bersuara kritis. Suara kritis itu terkandung kebenaran,” paparnya.
Dengan perkembangan tersebut, Hasto berharap agar pemerintah membuka ruang dialog terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan tidak merespon kritik dengan pendekatan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. “Sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan, berbagai suara kritis, jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam hukum,” pungkasnya.
