Dino Patti Djalal Desak Jawaban Soal Pertemuan Tak Direspons, Memanas Hubungan Diplomatik!
Jakarta, Maret.id — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengusulkan Presiden Prabowo Subianto memaksimalkan kunjungan ke forum internasional dengan menerapkan formula yang disebut “Formula 1 plus 8”. Usulan itu menuai tanggapan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa penentuan pertemuan bilateral berada di tangan Presiden bersama saran dari Kementerian Luar Negeri.
Usulan “Formula 1 plus 8”
Dino menjelaskan bahwa konsep “Formula 1 plus 8” dimaksudkan agar dalam setiap forum internasional Presiden dapat menyampaikan pidato sekaligus mengatur pertemuan dengan delapan kepala negara lain. Ia mencontohkan forum seperti World Economic Forum di Davos, Sidang Umum PBB di New York, pertemuan ASEAN, dan KTT G20 sebagai kesempatan untuk mengimplementasikan pendekatan tersebut.
Dino menyampaikan usulan itu melalui unggahan di akun Instagram pribadi dan dikutip pada Selasa, 2 Juni 2026. Menurutnya, pengalaman pada pertemuan sebelumnya menunjukkan adanya peluang yang terlewat ketika tawaran pertemuan dari kepala negara lain tidak langsung ditindaklanjuti.
Kasus yang Diungkap
Dino menilai ada contoh konkret saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York tahun lalu, ketika Presiden Finlandia Alexander Stubb meminta waktu untuk berjumpa tetapi permintaan itu tidak mendapatkan respons segera. Ia juga menyebutkan insiden serupa pada KTT ASEAN di Cebu, Filipina, di mana sebuah permintaan pertemuan bilateral dari salah satu kepala negara ASEAN juga belum direspons secara memadai.
Menurut Dino, praktik yang lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang pertemuan bilateral dapat meningkatkan efektivitas diplomasi serta membuka ruang kerja sama strategis yang beragam. Ia menekankan bahwa pengaturan jadwal yang lebih terencana akan menguntungkan agenda luar negeri Indonesia.
Tanggapan Sekretaris Kabinet
Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presidenlah yang menentukan dengan kepala negara mana pertemuan dilakukan, dengan masukan dan saran dari Menteri Luar Negeri. Teddy memastikan bahwa Presiden mengetahui mana pertemuan yang menjadi prioritas, mana yang dapat dilakukan melalui telepon, serta mana yang perlu dipublikasikan atau tidak.
Teddy menilai bahwa kebijakan prioritas pertemuan semacam ini sudah menjadi bagian dari praktik diplomasi yang dikenal oleh para diplomat profesional. Ia menyatakan bahwa masukan dari berbagai pihak tetap diterima, namun tidak boleh sampai mengaburkan fakta mengenai capaian diplomasi yang sudah diperoleh.
Implikasi Diplomasi dan Protokol
Para pengamat kebijakan luar negeri menilai bahwa gagasan untuk memaksimalkan pertemuan bilateral di sela forum internasional dapat meningkatkan efisiensi diplomasi, namun menuntut koordinasi protokol dan logistik yang ketat. Penjadwalan bertingkat, alokasi waktu, serta kesiapan materi pertemuan menjadi faktor kunci agar setiap pertemuan menghasilkan keputusan konkret.
Selain itu, keseimbangan antara visibilitas publik dan substansi perundingan perlu diperhatikan, karena tidak semua pertemuan bilateran harus disiarkan luas atau dikemas sebagai peristiwa publik. Pilihan antara pertemuan tatap muka, pertemuan singkat, atau komunikasi jarak jauh harus disesuaikan dengan urgensi dan manfaat strategis yang diharapkan.
Arah Kebijakan dan Koordinasi
Kisruh wacana ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Istana, Kementerian Luar Negeri, serta tim protokol saat mengikuti agenda internasional. Keterpaduan antara penetapan prioritas kebijakan luar negeri dan manajemen jadwal presiden menjadi penentu keberhasilan memanfaatkan momentum internasional.
Akhirnya, kedua pihak tampak sepakat pada tujuan yang sama, yakni memperkuat posisi Indonesia di panggung global melalui pertemuan bilateral yang berkualitas, dengan cara yang terorganisir dan selaras dengan kebijakan kenegaraan yang telah ditetapkan.
