Jakarta, Maret.id — Ketua KPU RI periode 2004-2007, Prof. Ramlan Surbakti, memberikan perhatian serius terhadap mekanisme pencalonan presiden di pemilu mendatang, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja dikeluarkan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR dan sejumlah ahli kepemiluan, yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6), Prof. Ramlan menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden sudah tidak diperlukan lagi sesuai dengan keputusan MK.
“Hasil Putusan MK RI pada perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 ini tidak bisa dibahas tanpa mempertimbangkan tahapan yang harus dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya. Meskipun MK telah menyatakan demikian, ia menekankan pentingnya adanya komitmen dari partai-partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilu.
Usulan Tahapan Baru dalam Pemilu
Lebih lanjut, Prof. Ramlan mengusulkan perlunya tahapan baru dalam penyelenggaraan pemilu. Ia berpendapat bahwa sistem politik yang ada saat ini harus melibatkan partai sebagai representasi dari daerah pemilihan serta para pemilih. “Partai politik sebagai penyusun calon harus mengedepankan hasil pemilihan pendahuluan untuk menghasilkan suara yang bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan dalam menyiapkan calon pemimpin yang berkualitas sangat bergantung pada komitmen politik para calon peserta pemilu. Oleh karena itu, pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari putra-putri terbaik bangsa harus menjadi prioritas utama.
Pentingnya Pengalaman dalam Pencalonan
Prof. Ramlan juga mengingatkan bahwa meskipun ada pengalaman dari partai-partai dalam menghadapi pemilu sebelumnya, masih ada tantangan besar untuk menyiapkan pasangan calon presiden yang mampu bersaing. “Saya punya dugaan, partai-partai sudah memiliki pengalaman, tetapi kenyataannya tidak mudah untuk menjadi pasangan calon presiden,” katanya.
Pernyataan ini mencerminkan realitas kompleks dalam dunia politik Indonesia, di mana kesulitan untuk menemukan calon yang tepat dapat menghambat proses pencalonan. Penekanan pada perlunya dukungan partai dan tahapan yang jelas menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem pemilu menjadi semakin mendesak agar dapat menghasilkan pemimpin yang mumpuni.
Harapan untuk Calon-Calon Berpotensi
Dalam pandangannya, tahapan baru yang diusulkan harus bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu mendatang akan diisi oleh calon-calon berkualitas. Prof. Ramlan percaya bahwa dengan mempersiapkan dan mendukung para calon melalui sistem yang lebih transparan dan terstruktur, harapan untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih baik di masa depan bisa tercapai. “Kami sebagai masyarakat berharap agar proses ini menghasilkan pilihan yang cerdas bagi bangsa,” tutupnya.
