Jakarta, Maret.id — Koordinator Pusat Korpus BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, menegaskan pentingnya program Mekanisme Barokah Gizi (MBG) sebagai investasi strategis negara. Ia menyatakan bahwa program ini seharusnya dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, bukan hanya sekadar bantuan sosial jangka pendek.
Yogi menjelaskan bahwa semangat Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Kebijakan yang fokus pada pemenuhan gizi anak-anak merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk mewujudkan keadilan sosial. “Bangsa yang besar tidak hanya dibangun dengan infrastruktur yang megah tetapi juga dengan kualitas manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas Indonesia,” ungkapnya.
Pentingnya Kebijakan Publik dalam Mewujudkan MBG
Dalam perspektif kebijakan publik, Indonesia telah mengadopsi pengeluaran wajib negara yang dikenal dengan istilah mandatory spending. Sebesar 20 persen APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yogi menilai program MBG sebagai instrumen strategis yang harus didorong untuk memutus rantai stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kesehatan masyarakat, dan mendukung produktivitas ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Yogi menambahkan bahwa kritikan terhadap program MBG dalam demokrasi yang berlandaskan Pancasila bukanlah sebuah kesalahan. Kritik konstruktif, menurutnya, sangat penting untuk mengawal kebijakan publik. “Tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat adalah tujuan yang baik. Namun pelaksanaannya tetap harus diawasi, dievaluasi, dan dikritisi agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” tegasnya.
Tantangan dalam Implementasi Program MBG
Diskusi yang berlangsung tersebut juga mengidentifikasi lima tantangan utama yang perlu diantisipasi pemerintah. Tantangan tersebut meliputi ketepatan data sasaran penerima manfaat, pemenuhan standar gizi yang berkualitas, serta transparansi anggaran untuk menghindari penyimpangan. Selain itu, tantangan pemerataan distribusi di wilayah 3T serta efisiensi pembiayaan agar tidak mengganggu sektor strategis lain dalam APBN menjadi fokus perhatian.
Sebagai bagian dari kontribusi pemikiran, Korpus BEM PTMA Indonesia mengajukan sejumlah rekomendasi konkret kepada pemerintah. Mahasiswa mendesak adanya penguatan pengawasan publik dengan melibatkan akademisi dan media, digitalisasi sistem pelaporan data secara transparan, serta pelibatan petani, nelayan, dan UMKM lokal dalam rantai pasok pangan untuk menggerakkan ekonomi daerah.
Seruan untuk Dialog dan Kritik Konstruktif
Yogi juga menyerukan pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala berbasis data indikator penurunan stunting dan memperkuat edukasi gizi bagi keluarga. Ia mengajak semua pihak untuk memaknai Hari Lahir Pancasila sebagai ruang untuk dialog dan partisipasi aktif yang konstruktif.
“Mendukung MBG tidak berarti menutup ruang kritik, begitu pula sebaliknya. Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan sosial. MBG harus kita dukung sebagai ikhtiar membangun SDM Indonesia, namun juga harus kita kawal melalui kritik yang objektif, evaluasi yang jujur, dan solusi yang konstruktif,” pungkas Yogi.
