Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, memberikan apresiasi terhadap tindakan cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menangkap pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) akibat dugaan korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 4 Juni 2026, sebagai dukungan terhadap upaya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas praktik korupsi.
Langkah Bersih-Bersih di Pemerintahan
Gusma menekankan bahwa penangkapan pemimpin BGN menunjukkan komitmen nyata pemerintahan dalam membersihkan praktik korupsi, bukan sekedar slogan. “Langkah bersih-bersih yang diambil di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran bukanlah retorika, melainkan tindakan nyata,” kata Gusma.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu unggulan dari palagan Prabowo juga menjadi sorotan. Program tersebut menghadapi tantangan baru setelah munculnya dugaan keterlibatan dalam praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dukungan Terhadap Penegakan Hukum
Melihat situasi terkini, Gusma mendorong masyarakat yang memiliki informasi mengenai praktik jual beli SPPG untuk tidak ragu melapor kepada penegak hukum. “Bagi masyarakat yang mengetahui praktik jual beli SPPG, jangan takut untuk lapor ke penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan, agar kebenaran segera terungkap,” ujarnya.
Gusma menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program-program pemerintah agar tidak disalahgunakan. Dia juga berharap agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
Proses Hukum terhadap Tersangka
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dadan Hindayana dan dua orang lainnya segera dibawa oleh penyidik ke mobil tahanan dalam kondisi mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan diborgol. Tersangka tersebut dipindahkan menggunakan mobil tahanan yang berbeda dan akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung serta Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Penangkapan ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Gusma berharap proses hukum ini dapat menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
