Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan pentingnya menyelesaikan tiga masalah mendasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata melalui sektor pariwisata. Ketiga isu tersebut meliputi penguatan konektivitas udara, reformasi regulasi investasi daerah, dan penguatan kewenangan fiskal untuk pemerintah daerah.
Pentingnya Konektivitas Udara
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang berlangsung bersama Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya puas hanya dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang diterima, tetapi harus lebih fokus memastikan sektor pariwisata memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
“Pariwisata harus menjadi alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai hambatan yang masih ada di lapangan harus segera ditangani,” ungkap Novita dalam keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).
Regulasi dan Penyederhanaan Proses Investasi
Salah satu masalah utama menurut Novita adalah konektivitas udara. Ia berpendapat bahwa promosi destinasi wisata yang gencar tidak akan berarti tanpa dukungan akses transportasi yang baik, terutama penerbangan langsung ke lokasi-lokasi wisata.
Contohnya, ia mengusulkan pembukaan rute strategis seperti penerbangan langsung dari Bangkok ke Manado atau Kediri untuk mendukung sektor pariwisata di Trenggalek, daerah pemilihannya. Novita menjelaskan bahwa tanpa konektivitas yang memadai, fenomena over-tourism hanya akan terjadi di lokasi-lokasi tertentu saja.
Lebih jauh, ia mencatat bahwa banyak daerah dengan potensi wisata besar belum didukung oleh jaringan penerbangan yang cukup untuk memfasilitasi kedatangan wisatawan, baik domestik maupun internasional. “Promosi akan sulit jika akses menuju destinasi masih terbatas. Konektivitas harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan pariwisata nasional,” ujarnya.
Pentingnya Dukungan Fiskal bagi Daerah
Selain isu konektivitas, Novita juga mengungkapkan bahwa regulasi investasi daerah, khususnya terkait perubahan fungsi lahan, menjadi kendala dalam pengembangan destinasi wisata. Menurutnya, banyak investasi pariwisata terhambat oleh proses perizinan yang panjang dan kurangnya koordinasi antar lembaga.
Ia mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih aktif dalam mengatasi persoalan birokrasi yang menjadi penghalang investasi sektor pariwisata di daerah. Di sisi lain, Novita juga menyoroti perlunya penguatan kewenangan fiskal bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, daerah memerlukan ruang yang lebih besar untuk mengembangkan sumber pendapatan baru dari sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Daerah mendukung berbagai kebijakan fiskal yang ada, namun pemerintah pusat juga harus memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata,” tegasnya.
Novita juga meminta Kementerian Pariwisata untuk menyediakan data komparatif yang lebih komprehensif mengenai daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya harus dilihat dari angka kunjungan atau penerimaan devisa, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan distribusi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah.
“Evaluasi harus berorientasi pada hasil. Pariwisata tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik yang baik, tetapi harus benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat serta daerah,” tegasnya menutup.
Komisi VII DPR RI menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam memperkuat konektivitas, mereformasi regulasi, serta memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia.
