Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengangkat isu strategis terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyesuaian program pembangunan dalam penerapan kebijakan fiskal di Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi se-Indonesia yang diselenggarakan di Bali.
Isu Penting dalam Bimtek
Fraksi PDI Perjuangan menilai ketimpangan pengelolaan DBHCHT merupakan topik vital yang harus dibahas secara mendalam. Legislator dari Jawa Timur mengungkapkan bahwa disfungsi pengelolaan dana ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada keadilan bagi daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan cukai nasional.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Agus Wicaksono, mengemukakan pentingnya evaluasi dan peningkatan alokasi dana yang kembali ke daerah. “Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, namun hingga kini, alokasi tersebut masih jauh dari proporsional,” ujarnya saat Bimtek berlangsung.
Kinerja BUMD Perlu Diperkuat
Di samping isu DBHCHT, Agust juga menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum optimal. Ia mencatat bahwa banyak perusahaan daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menambah pendapatan daerah. “Sejumlah BUMD belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan, bahkan ada yang mengalami kerugian,” ucapnya.
Oleh karena itu, forum Bimtek dijadikan ajang untuk berbagi pengalaman antardaerah guna menyusun strategi dalam meningkatkan pengelolaan BUMD. Hal ini penting agar manajemen dan pengelolaan usaha milik pemerintah daerah bisa lebih profesional dan berfungsi maksimal untuk masyarakat.
Penyesuaian Program Pembangunan
Pembahasan lainnya dalam Bimtek ini adalah penyesuaian program pembangunan daerah sebagai dampak dari perubahan kapasitas fiskal pemerintah. Menurut Agus, saat ini banyak daerah menghadapi tantangan fiskal yang memaksa mereka untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kita harus menyusun estimasi kekuatan APBD dengan lebih fokus. Setiap pengurangan anggaran harus mempengaruhi berbagai program pembangunan secara signifikan,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan anggaran tepat sasaran.
Dengan adanya keselarasan antara fungsi BUMD dan pengelolaan dana strategis seperti DBHCHT, diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “BUMD harus memiliki tujuan lebih besar daripada sekadar mengejar keuntungan, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan antara fungsi publik dan bisnis,” lanjut Agus.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur berharap isu-isu strategis daerah dapat mendapatkan perhatian yang lebih, serta mendorong kebijakan fiskal yang adil bagi daerah penghasil dan memperkuat peran BUMD sebagai instrumen pembangunan yang efektif.
