Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas keimigrasian harus diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar kompeten dan memiliki kapasitas di bidang ini. Pernyataan tersebut muncul setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Korupsi di Sektor Keimigrasian
Menurut Andreas, aktivitas penegakan hukum yang dilakukan KPK mengingatkan masyarakat bahwa praktik korupsi dalam sektor pelayanan publik menjadi tantangan yang serius. “Kasus ini telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia karena berkaitan langsung dengan tata kelola investasi, kepercayaan internasional, dan kredibilitas birokrasi negara,” ungkapnya kepada wartawan, pada hari Sabtu, 6 Juni 2026.
Andreas menyatakan bahwa dugaan suap dalam pengurusan izin tinggal untuk Warga Negara Asing (WNA) bukanlah masalah sepele. Ia berharap proses hukum dapat dilakukan secara transparan dan menyeluruh. “Tentunya kami di DPR sama seperti publik yang berharap proses hukum berjalan secara transparan dan tuntas,” tegasnya. Lebih dari itu, ia menyoroti bahwa perlu ada evaluasi terhadap sistem keimigrasian nasional untuk memastikan tidak adanya celah bagi praktik korupsi.
Pentingnya Integritas dalam Pelayanan Publik
Andreas mengingatkan bahwa pelayanan keimigrasian adalah sektor strategis yang berkaitan erat dengan investor, tenaga kerja asing, wisatawan, dan ekspatriat. “Jika pengurusan izin tinggal dapat diperjualbelikan melalui praktik suap, maka risiko besar akan muncul, termasuk masuknya individu yang tidak memenuhi syarat dan bisa mengancam keamanan serta ketertiban,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menilai keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya bukan hanya diukur dari banyaknya OTT, tetapi dari kemampuan pemerintah dalam mencegah praktik serupa di masa depan. “Imigrasi sebagai pintu gerbang masuk dan keluar orang asing harus diisi oleh SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang keimigrasian, baik di level pimpinan maupun pelaksana,” kata Andreas.
Evaluasi Sistem Keimigrasian Nasional
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya mengisi posisi di lembaga keimigrasian dengan individu yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi. “Pemerintah harus dapat mengambil pelajaran dari kasus suap ini, terutama dalam pemilihan pejabat dan pelaksana di institusi keimigrasian,” ujarnya. Andreas juga menyatakan bahwa imigrasi merupakan “wajah” Indonesia baik di hadapan masyarakat domestik maupun masyarakat internasional.
Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT di kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian untuk WNA. Kasus ini melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, di mana KPK telah menahan delapan orang dan mengajukan dakwaan pencemaran nama baik serta gratifikasi.
