Jakarta, Maret.id — Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), menghadapi kritik tajam terkait kinerjanya dalam mengendalikan harga pangan di Indonesia. Meskipun menjabat sebagai birokrat senior di Kementerian Perdagangan, banyak pihak menilai bahwa langkah-langkah yang diambilnya sangat tidak memadai.
Kritik Terhadap Kinerja Menteri Perdagangan
Pengamat Citra Institute, Efriza, mengekspresikan kekecewaannya atas kemampuan Budi Santoso dalam memanfaatkan pengalamannya di Kemendag. “Rekam karier Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kemendag ternyata mengecewakan publik. Semestinya, sebagai orang dalam, dia bisa diandalkan,” ujar Efriza dalam wawancara yang dilakukan pada Minggu, 7 Juni 2026.
Efriza menilai, pengalaman Budi seharusnya memberikan keuntungan dalam memahami rantai distribusi, tata niaga, dan pengawasan pasar. Namun, ada anggapan bahwa strategi yang diterapkan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga pangan.
Polemik Harga Minyakita
Satu isu yang mencuat adalah rencana Kementerian Perdagangan untuk menaikkan harga Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku saat ini. Kebijakan ini dinilai sebagai indikasi nyata dari ketidakmampuan Kemendag dalam melindungi ekonomi masyarakat kecil. “Sayangnya, ketika harga Minyakita berkali-kali jebol dari HET dan keluhan terus bermunculan, publik malah diajak maklum. Alasan yang dipakai selalu klasik, karena harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit fluktuatif,” sindir Efriza.
Efriza menambahkan bahwa sikap permisif dan ketidakmampuan Menteri Budi dalam menangani persoalan tersebut mencerminkan kelemahan kepemimpinan di era kabinet saat ini. Kebijakan yang dianggap kurang responsif terhadap kondisi riil di lapangan dinilai menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat.
Reaksi Publik dan Stabilitas Ekonomi
Citra Institute menganggap bahwa ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sangat lemah. “Fakta ini menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan atas carut-marutnya HET Minyakita sangat lemah, padahal kepentingan masyarakat harusnya jadi yang utama,” pungkas Efriza.
Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat berharap adanya langkah konkret dan perubahan yang signifikan dari Kementerian Perdagangan untuk mengatasi permasalahan harga pangan yang semakin meresahkan.
