Jakarta, Maret.id — Pengamat Sosial Politik, Muslim Arbi, memberikan tanggapannya terkait pernyataan Jusuf Hamka yang berencana mengembalikan aset TPI kepada Mbak Tutut jika berhasil merebutnya dari MNC Asia. Menurut Arbi, pernyataan tersebut terkesan sebagai pandangan pribadi yang mungkin tidak sejalan dengan sikap resmi keluarga Cendana.
“Jika Pak Jusuf Hamka membawa nama Mbak Tutut, padahal beliau tidak terlibat langsung dalam langkah hukum terbaru ini, hal itu bisa dipandang sebagai persepsi sepihak,” ungkap Arbi kepada wartawan pada Minggu, 7 Juni 2026. Ia memperkirakan bahwa narasi yang berkembang merupakan inisiatif dan strategi komunikasi dari Jusuf Hamka yang tidak mendapatkan arahan langsung dari Mbak Tutut.
Kurangnya Dukungan Resmi
Indikasi masih lemahnya dukungan ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada pernyataan resmi atau konfirmasi langsung dari Mbak Tutut yang mendukung rencana bos CMNP tersebut. “Jika tidak ada bukti hukum atau konfirmasi tertulis, narasi ini dikhawatirkan hanya menjadi framing publik seolah-olah beliau berada di belakang langkah tersebut,” tambah Arbi.
Jusuf Hamka sebelumnya mengungkapkan niatnya untuk mengembalikan aset siaran televisi TPI kepada Mbak Tutut setelah berhasil memenangkan gugatan terhadap Hary Tanoesoedibjo. Dalam pernyataan tersebut, Hamka menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan hak pemilik asli yang dianggap telah dirugikan selama puluhan tahun.
Tindakan Hukum yang Diperselisihkan
“Yang dizalimi harus kita kembalikan ke pemilik asalnya,” kata Jusuf Hamka dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 25 April 2026. Namun, beberapa kalangan melihat pernyataan dan langkah Hamka perlu didukung oleh bukti-bukti hukum yang kuat agar tidak hanya menjadi retorika tanpa substansi.
Arbi meyakini bahwa penting bagi pihak terkait untuk melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ia menekankan bahwa transparansi dan kejelasan akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi ini.
Dinamika Politik dan Bisnis
Dalam konteks lebih luas, isu pengembalian aset ini mencerminkan dinamika politik dan bisnis di Indonesia, yang kerap kali melibatkan kekuatan politik dan pengusaha. Namun, Arbi mengingatkan agar para aktor politik tidak menggunakan nama tokoh lain untuk kepentingan pribadi tanpa dukungan yang jelas.
Dengan pernyataan dan langkah-langkah hukum yang diambil, publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk apakah Mbak Tutut akan memberikan tanggapan resmi. Dalam politik, kejelasan posisi dan dukungan yang nyata sangat penting untuk dapat dipercaya oleh publik, dan menjadi kunci bagi setiap proses hukum yang sedang berlangsung.
