Jakarta, Maret.id — Kasus penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co di Jakarta menyita perhatian banyak pihak, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. Muncul perbedaan pandangan antara keduanya terkait penanganan kasus ini, meskipun beberapa analis berpendapat bahwa pernyataan mereka tetap berada dalam satu garis besar, yaitu komitmen penegakan hukum yang kuat dan akuntabel.
Rincian Kasus Tiffany & Co
Kasus ini bermula ketika Bea Cukai melakukan penyegelan terhadap gerai merek perhiasan mewah ini. Hasil audit pasca-impor menunjukkan tagihan sekitar Rp97,49 miliar, terdiri dari kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor sebesar Rp18,99 miliar dan sanksi administratif sebesar Rp78,5 miliar. Dalam konferensi pers APBN KiTa pada awal Juni 2026, Purbaya mempertanyakan dasar dan kronologi penyegelan yang terjadi sebelum audit selesai.
Sementara itu, Djaka Budi Utama menegaskan bahwa audit telah dilakukan dan tagihan ditetapkan kepada perusahaan. R. Gautama Wiranegara, analis kontra intelijen dan kepabeanan, mencatat bahwa Purbaya berbicara dari perspektif tata kelola, sementara Djaka lebih pada aspek teknis pelaksanaan tindakan di lapangan. Keduanya, menurutnya, memiliki peran penting yang saling melengkapi.
Pelanggaran Administratif dan Konsekuensinya
Dugaan pelanggaran yang terjadi lebih dari sekadar isu perhiasan mewah. Ada indikasi adanya barang impor yang tidak dilaporkan secara benar dalam dokumen kepabeanan, yang jika terbukti dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif serius. Gautama mengingatkan bahwa pelanggaran administratif tidak selalu berujung pada tindak pidana.
“Negara memang berhak mengenakan sanksi administratif yang berat, tetapi untuk meningkatkan ke ranah pidana, perlu pembuktian lebih mengenai unsur kesengajaan,” jelasnya. Ia menegaskan pentingnya menyikapi kasus ini sebagai persoalan kepatuhan kepabeanan yang telah menghasilkan tagihan negara, sambil menunggu fakta tambahan yang mungkin mengubah konteks hukum.
Pentingnya Komunikasi Publik
Sejumlah pengamat meyakini bahwa pelajaran berharga dari kasus ini terletak pada aspek komunikasi publik. Penyegelan yang dilakukan terlebih dahulu, diikuti penjelasan audit yang muncul kemudian, menimbulkan spekulasi di masyarakat. Dalam tata kelola modern, penegakan hukum harus dilengkapi dengan penjelasan yang memadai mengenai kronologi dan dasar hukum.
“Publik perlu memahami proses yang berlangsung, termasuk kapan audit dimulai dan dasar tindakan yang diambil negara,” ungkap Gautama. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bea Cukai dan Kementerian Keuangan di mata masyarakat, serta memperbaiki kepercayaan pelaku usaha.
Kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan sistem pengawasan kepabeanan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya telah menekankan perlunya penguatan pengendalian internal dan penyempurnaan regulasi teknis dalam audit pasca-impor. “Penyelesaian kasus ini seharusnya bukan hanya soal pembayaran denda, tetapi juga evaluasi untuk perbaikan sistem pengawasan secara nasional,” tambah Gautama.
Dalam konteks ini, hasil akhir dari kasus Tiffany & Co bisa menjadi cermin bagi upaya negara dalam menjaga akuntabilitas dan memastikan kepatuhan hukum dengan menjelaskan setiap tindakannya secara transparan kepada publik.
