Jakarta, Maret.id — Peningkatan jumlah penasihat presiden Indonesia menjadi sorotan sejumlah pengamat politik. Jamiluddin Sirait, seorang pakar komunikasi politik, menyatakan bahwa penambahan penasihat tidak akan menjadi masalah jika individu yang dipilih memiliki kapasitas, pengalaman, dan kebijaksanaan yang memadai dalam menangani persoalan bangsa.
Jamiluddin menyampaikan pandangannya setelah mendengar kabar bahwa Said Iqbal, seorang tokoh yang diketahui aktif dalam isu ketenagakerjaan, berpeluang untuk menduduki posisi penasihat presiden. “Jika memang benar adanya, penambahan penasihat presiden tentunya tidak menjadi persoalan selama mereka yang ditunjuk memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang tepat,” ujarnya saat diwawancarai di Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Pentingnya Perspektif yang Komprehensif
Said Iqbal, diketahui memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, dianggap layak untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan. Menurut Jamiluddin, kepemimpinan Iqbal dalam asosiasi buruh bisa menjadi modal yang penting untuk mengadvokasi kepentingan para pekerja.
Namun, di sisi lain, Jamiluddin menegaskan bahwa Iqbal seringkali hanya melihat persoalan ketenagakerjaan dari sudut pandang pekerja. “Ia cenderung abai kepada kepentingan para pengusaha yang juga merupakan bagian dari ekosistem ketenagakerjaan,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menduduki posisi penasihat presiden, dibutuhkan sosok yang dapat melihat persoalan dari berbagai aspek dan tidak semata-mata dari perspektif satu pihak.
Kemampuan Analisis yang Diperlukan
Jamiluddin menilai bahwa seorang penasihat presiden harus dapat memandang isu-isu ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. “Dengan cara ini, permasalahan dapat dipetakan secara objektif, sehingga solusi yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat,” ungkapnya.
“Seorang penasihat idealnya harus melihat isu ketenagakerjaan dengan seksama dan mendalam. Hal ini penting agar setiap solusi yang diambil tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak,” tambah Jamiluddin.
Kritik Terhadap Pendekatan yang Egosentris
Lebih lanjut, Jamiluddin memberikan kritik terhadap pendekatan yang lebih egosentris, seperti yang dianggapnya dimiliki oleh Said Iqbal. “Untuk bisa menjadi penasihat presiden, diperlukan figur yang tidak hanya mengandalkan pengalaman di bidang tertentu, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk melihat masalah secara komprehensif,” jelasnya.
Pandangan Jamiluddin ini bisa jadi menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memilih penasihat yang akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan berkelanjutan. Dengan begitu, ada harapan bahwa semua kepentingan dalam ekosistem ketenagakerjaan bisa terakomodasi dengan baik.
