Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan pentingnya pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah mitigasi konkret guna menjaga daya saing industri manufaktur. Ia menyatakan bahwa sektor ini kini menghadapi tantangan berat akibat kenaikan biaya energi dan logistik, yang semakin membebani para pelaku usaha.
Panggilan untuk Tindakan dari Pemerintah
Desakan tersebut diungkapkan oleh Novita dalam Rapat Kerja yang diadakan oleh Komisi VII DPR RI berkolaborasi dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Dalam diskusi tersebut, ia menggarisbawahi berbagai masalah yang dihadapi industri, termasuk meningkatnya biaya produksi, gangguan dalam distribusi logistik, dan pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang mengarah pada kesulitan akses bagi pelaku usaha di beberapa daerah.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang dirasakan oleh industri manufaktur saat ini,” ungkap Novita. Menurutnya, kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung berimplikasi pada biaya produksi, di mana pelaku usaha tidak selalu dapat menaikkan harga produk mereka.
Perlunya Strategi Mitigasi yang Komprehensif
Novita juga mempertanyakan apakah Kementerian Perindustrian memiliki pemetaan yang mendalam terkait besaran kenaikan biaya produksi akibat fluktuasi harga energi pada tahun 2025 hingga 2026. Ia menegaskan perlunya pemerintah untuk menyediakan instrumen mitigasi yang terukur, seperti memberikan insentif fiskal, relaksasi perpajakan, serta dukungan terhadap distribusi energi bagi sektor industri yang terkena dampak.
“Selain isu biaya produksi, ada juga laporan mengenai pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha di sektor logistik dan transportasi. Kami tidak bisa melihat masalah ini sebagai isu administratif semata, karena dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Urgensi Koordinasi Antar Kementerian
Novita juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan transparan mengenai kebijakan energi. Ia berpendapat bahwa informasi yang jelas perlu disampaikan kepada masyarakat dan dunia usaha agar tidak terjadi kebingungan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi.
“Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina harus membangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan,” tambah Novita.
Ia memperingatkan bahwa tanpa penanganan yang tepat terhadap masalah energi dan logistik, daya saing industri nasional dapat terancam, termasuk kemampuan Indonesia untuk memenuhi kontrak ekspor. “Jika kita terus mengalami gangguan dalam distribusi bahan baku serta produk akhir, maka jangan heran jika kepercayaan pasar internasional terhadap sektor manufaktur Indonesia menurun,” tegasnya.
Komisi VII DPR RI mengharapkan agar pemerintah segera merumuskan langkah strategis lintas kementerian untuk menjaga stabilitas biaya logistik, memastikan akses energi bagi sektor industri, dan memperkuat daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
“Industri manufaktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan sektor ini menanggung beban berat sendirian dalam situasi yang semakin sulit,” tutup Novita.
