Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaganya akan melakukan pemetaan kebutuhan yang diperlukan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berlangsung lebih optimal. Hal ini disampaikan oleh Setyo saat menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara yang berlangsung di Sentul pada tanggal 3 Juni 2026.
Dukungan Presiden untuk Penguatan Lembaga
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan dukungan yang kuat terhadap penguatan lembaga dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Prabowo meminta beberapa institusi, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, dan Kejaksaan Agung untuk mengidentifikasi kebutuhan yang dapat meningkatkan kinerja mereka.
“Ya tentu kami akan menginventarisir kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa. Apakah dari sisi sumber daya manusia, apakah dari sisi anggaran, pembiayaan kegiatan, dan lain-lain,” kata Setyo Budiyanto yang dikutip oleh media pada 8 Juni 2026.
Pentingnya Inventarisasi Kebutuhan
Selain sumber daya manusia dan anggaran, KPK juga berencana mengkaji dukungan operasional tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi. “Atau mungkin dukungan-dukungan operasional yang lainnya. Nah ini tentu memerlukan pembahasan,” ungkap Setyo.
Dia menambahkan bahwa proses inventarisasi tidak akan dilakukan secara sepihak. Semua kedeputian di lingkungan KPK akan dilibatkan, agar kebutuhan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan tantangan yang sedang dihadapi. “Pasti kan kami akan melibatkan seluruh Kedeputian bagaimana kita atau kami menyikapi arahan atau perintah Bapak Presiden yang sudah disampaikan pada tanggal 3 kemarin,” tegasnya.
Komitmen Terhadap Pemberantasan Korupsi
Setyo Budiyanto juga menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan komitmen dan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat intervensi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan tanggung jawab mereka.
“Ya sebenarnya kami melihatnya dari sisi pernyataan beliau menunjukkan sebuah komitmen ya ketegasan, kemudian dukungan terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkas Setyo.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan KPK berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, demi menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap penyelenggara negara.
